SUASANA PENERIMAAN CPNS KAB. ENREKANG DAN TARAJA UTARA

inilah beberapa foto kondisi penerimaaan CPNS kab. Enrekang dan Kab. Toraja utara yang berhasil saya abadikan selama proses pemasukan berkas di kedua kabupaten tersebut. foto diambil pada hari kamis, 2 hari sebelum penutupan pendaftaran.








para pelamar yang antri menunggu panggilan.


Di BKD enrekang ini, terbagi 3 loket untuk memasukkan berkas lamaran yaitu loket untuk tenaga kesehatan, tenaga teknis dan untuk formasi guru. sesaknya pelamar hingga jam 5 sore, masih ada sekitar puluhan orang yang belum mengambil kartu kendali mereka.
kendala utama yang penulis temui di Enrekang adalah tentang masalah legalisir nilai yang menurut pihak BKD harus timbal balik sehingga tak sedikit pelamar yang terpaksa harus ditolak berkas mereka. tak ada kejelasan lengkap tentang syarat itu, seorang pelamar yang sempat saya wawancarai bahkan menurunkan niatnya pada hari itu untuk memasukkan berkas lamarannya.
menurut dia, syarat itu tidak dijelaskan terlebih dahulu di pengumuman awal sehingga pelamar bisa lebih dini untuk mengatisipasi syarat tersebut.
Hal lain yang sangat pelamar keluhkan adalah tenda tempat berteduh yang kapasitasnya sangat kecil sehingga para pelamar harus berteduh di samping kantor BKD atau di masjid. bahkan banyak dari pelamar yang rela berdiri di depan loket, sehingga suasana di depan loket tempat memasukkan berkas menjadi sesak.







suasana pelamar di toraja utara.



Sementara di toraja utara sendiri, pada hari jumat, pelamar membludak dan memenuhi semua tenda yang disiapkan oleh panitia. yang sangat disesalkan adalah loket yang disiapkan panitia hanya 1 untuk semua formasi, sehingga pendaftar pun harus rela mengantri. bahkan ada yang memasukkan lamaran pada hari kamis, masih harus menunggu kartu kendali pada hari jumat sehingga hari terakhir itu penuh dengan sesak, hingga puku 18.00 sorepun pelamar masih banyak yang menunggu dan penderitaan pelamar semakin lengkap dengan turunnya hujan.(adminfoto)

Warga Nilai Anggota Dewan Mandul

ENREKANG -- Kinerja wakil rakyat selama setahun lebih duduk di kursi DPRD Enrekang dinilai belum memuaskan masyarakat. Sebanyak 30 anggota dewan dinilai masih mandul. Keluhan itu terungkap dari forum layanan SMS dengan tema: Menakar Kinerja DPRD Enrekang Selama 14 bulan duduk di Kursi Parlemen. Forum yang difasilitasi tokoh pemuda Enrekang, Naja itu dengan cara membuka layanan SMS bagi masyarakat Massenrempulu, termasuk yang berada di luar daerah.

Dari 71 tokoh masyarakat yang dimintai tanggapan, tak seorangpun memberi penilaian positif terhadap kinerja DPRD. Semua berharap para legislator meningkatkan kinerja. "Ada 71 tokoh masyarakat Massenrempulu yang berkomentar. Semua menyatakan belum puas atas kinerja anggota dewan kita.

Mereka yang berkomentar, di antaranya pengurus Himpunan Keluarga Massenrempulua (Hikma), akademisi, serta tokoh masyarakat," ujar Naja di Enrekang, Rabu 27 Oktober.

Persoalan yang dikritik masyarakat, di antaranya kurangnya pengawasan DPRD terkait pelaksanaan pembangunan, anggota dewan lebih memilih melakukan kegiatan ke luar daerah ketimbang menemui masyarakat. Selain itu, bukti kemandulan DPRD lanjutnya, tidak adanya peraturan daerah yang dihasilkan melalui inisitif dewan. Semua perda yang dihasilkan merupakan hasil gagasan eksekutif.

"Selain itu, tidak ada lembaga seperti LSM yang aktif memberikan kritikan, termasuk pers. Karena itu, pers diminta lebih proaktif dalam mengawasi kegiatan DPRD," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Enrekang, Chairul Tahir dalam tanggapannya mengaku cukup bersyukur dengan adanya kritikan tokoh masyarakat tersebut. "Itu bagus sebagai bahan evaluasi. Namun tolong juga jangan hanya mengeritik anggota dewan. Harus ada solusi yang ditawarkan. Kalau perlu mari kita duduk bersama mencari solusi," ajak Chairul.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi II, Arfan Renggong. Meski demikian, Arfan mengaku kinerja dewan selama ini sudah cukup maksimal, khususnya dalam melakukan pengawasan serta menyalurkan aspirasi masyarakat. "Selama ini dalam satu bulan minimal dua kali kita turun lapangan. Tapi kalau masih dinilai masih kurang maksimal, ini tentu menjadi motivasi untuk lebih baik lagi ke depan," tandasnya. (fajar)

Warga Lebang Minta Jembatan

ENREKANG -- Desa Lebang Kecamatan Cendana, delapan kilometer dari ibu kota Kabupaten Enrekang belum bisa dijangkau kendaraan roda empat (mobil). ke desa itu, warga masih harus melintasi jembatan gantung.

Kendaraan yang bisa ke desa ini, juga masih sangat terbatas, hanya motor. Desa penghasil jagung itu dipisahkan dengan Sungai Saddang. Warga yang ingin keluar desa, harus menyeberangi sungai atau lewat jembatan gantung.

Pejabat, termasuk bupati dan wakil bupati yang berkunjung ke desa itu masih harus naik motor. Paling tidak hal itu masih terlihat pada pelantikan Kepala Desa (Kades) Lebang, Kamis petang 28 Oktober lalu.

Bupati Enrekang La Tinro la Tunrung bersama wakilnya Nurhasan harus dibonceng motor. Tak pelak lagi, kedatangan bupati dan wakilnya itu menjadi kesempatan bagi warga menyampaikan uneg-uneg.

Warga meminta dibangunkan jembatan untuk memudahkan akses kendaraan, khususnya mobil keluar-masuk desa. "Kalau sudah ada jembatan, kami tidak susah lagi saat ke pasar, apalagi kalau menjual hasil panen seperti jagung. Kami tidak perlu lagi mengeluarkan ongkos besar," warga, Nasruddin di sela-sela pelantikan Kades Lebang, Rusdi.

Selain bupati, pelantikan kades itu juga disaksikan Wakil Bupati (Wabup) Enrekang, Nurhasan, Ketua Komisi III DPRD, Budi Jaya Palisuri, serta Asisten I Pemkab Enrekang, Kasmin Karumpa. (fajar)

Poros Enrekang-Toraja Longsor Lagi

ENREKANG -- Poros Kabupaten Enrekang ke Kabupaten Tana Toraja ambles lagi, di kilometer tujuh, tepatnya di kampung Kulinjang Kelurahan Tuara Kecamatan Enrekang, Sabtu 30 Oktober.
Bahu jalan sepanjang lima dengan lebar tiga meter ambles setelah hujan mengguyur wilayah itu dalam
sepekan terakhir. Kondisi ini mengakibatkan badan jalan pada jalur ini nyaris terputus.

Bahu jalan yang dapat dilalui kendaraan saat ini tersisa 2.5 meter. Jika hujan terus menguyur, bahu jalan tersebut bisa terputus. Retakan tanah mulai tampak. Kendaraan seperti truk yang bermuatan
berat diminta berhati-hati saat melintas di jalur tersebut. Kondisi tanah di sepanjang jalan tersebut cukup labil sehingga rawan terjadi longsor.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Enrekang, Benny Mansyur yang dikonfirmasi Minggu 31 Oktober mengatakan, penanganan jalur tersebut bukan wewenang Pemkab Enrekang. Poros itu menjadi tanggung jawab Balai Besar Jalan Nasional Makassar.

Hal senada diungkapkan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Enrekang, Werang Umar. Werang menurutkan, pemkab tidak berwenang membenahi jalur pascalongsor. Jalan itu wewenang Balai Besar Jalan Nasional.

"Jadi pembenahannya merupakan kewenangan Balai Besar Jalan Nasional. Bukan pemkab. Namun saya lihat sudah ada pembenahan, meski masih selalu longsor," ujarnya. (fajar)

Kontraktor Belum Benahi Talud Sungai Saddang

ENREKANG -- Kontraktor proyek revitalisasi Sungai Saddang diminta bertanggung jawab dan segera membenahi tanggul yang rubuh dihantam banjir beberapa hari lalu. Tanggul dimaksud belum diperbaiki hingga Senin 21 Juni.

Sebelumnya proyek itu dianggap sudah rampung. Tanggul yang sudah berdiri dengan tinggi tiga meter lebih itu rubuh sepanjang 100 meter.

Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Enrekang yang juga PPTK, Abdul Hafid menyatakan perbaikan tanggul yang rubuh itu masih tanggung jawab kontraktor. "Proyek itu masih dalam masa pemeliharaan. Untuk memperbaiki ulang tanggul yang rubuh masih tanggung jawab kontraktor," jelasnya, Senin 21 Juni.

Hafid mengaku telah memerintahkan PT Karya Rejeki, selaku kontraktor yang mengerjakan proyek segera membenahi tanggul yang rubuh tersebut. "Saya sudah bertemu dengan kontraktor dan telah bersedia untuk mengerjakan kembali tanggul yang rubuh," tandas Hafid.

Terpisah, pelaksana lapangan PT Karya Rejeki, Hendra melalui telepon genggamnya berjanji segera membenahi tanggul yang rubuh tersebut. Hendra mengaku sudah menurunkan pekerjanya melihat kondisi tanggul yang rubuh.

"Yang jadi kendala karena debit air Sungai Saddang saat ini masih tinggi akibat musim hujan yang belum berakhir. Kondisi itu menyulitkan kami memobilisasi alat berat ke lokasi proyek. Yang pasti kami kerjakan tanggul yang rubuh," janji Hendra. (fajar)

Jaksa Sudah Kantongi Tersangka DAK 2007

ENREKANG -- Kasus dugaan penyalagunaan dana alokasi khusus (DAK) 2007 di Dinas Pendidikan Enrekang memasuki tahap penyidikan Kejaksaan negeri (Kejari) Enrekang. Oknum yang bakal menjadi tersangka kini sudah dikantongi jaksa.

Kasus itu mengundang perhatian penyidik kejaksaan untuk dilanjutkan ke meja hijau. Kuat indikasi terjadi penyalagunaan dalam pengelolaan dana yang bersumber dari peerintah pusat tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Enrekang, Joeli Soelityanto menyatakan berdasarkan hasil pengusutan disepakati kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan. "Oknum yang bakal menjadi tersangka kita sudah kantongi,"

Bahkan lanjutnya, setelah memeriksa beberapa kepala sekolah penerima DAK, penyidik telah mengantongi satu nama oknum yang bakal menjadi tersangka. Sayang Jolei masih enggan menyebutkan nama oknum dimaksud dengan alasan kasusnya masih dikembangkan.

Yang jelas kata Joeli, penyidik sudah sepakat bakal menetapkan satu tersangka utama. "Oknum yang bakal menjadi tersangka sudah jelas. Namun mohon maaf nama oknum itu belum bisa disebutkan," kilah Joeli seraya meminta masyarakat bersabar menunggu hasil penyidikan jaksa. (fajar)

Kecamatan Wajib Tampilkan Potensi Unggulan

ENREKANG -- Pelaksanaan pameran diharapkan bisa dimanfaatkan seluruh satuan kerja perangkat daera (SKPD) dan camat se-Kabupaten Enrekang menampilkan potensi unggulan. Pameran merupakan kegiatan langka yang harus bisa dimanfaatka secara maksimal.

Asisten II Enrekang, Mustakim, Senin 21 Juni mengatakan Enrekang ekspo yang dimulai Senin 21 Juni hingga 27 Juni mendatang merupakan ajang untuk menampilkan seluruh potensi dan keunggulan daerah. Karena itu, seluruh unit kerja wajib menampilkan potensi unggulannya masing-masing.

Khusus kecamatan lanjutnya, dalam pameran diminta menampilkan seluruh potensi yang dimiliki, baik pertanian maupun potensi alam lain.

Pameran itu menurut Mustakim, diikuti seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemkab Enrekang, termasuk BUMD dan BUMN. "Semua SKPD harus ikut ambil bagian menampilkan program kerja mereka masing-masing. Ini bertujuan bagaimana masyarakat mengetahui apa saja yang telah dilakukan," jelasnya. (fajar)

POIN PERDANA GASMA ENREKANG

Tuan rumah Gasma Enrekang berhasil mengalahkan PS. Bank Sulsel dengan skor tipis 1-0 (1-0), pada lanjutan Turnamen Habibie Cup ke XIX Grup B,di stadion Massenrempulu, Minggu (6/6). Namun, kemenangan tersebut harus diraih denghan susah payah.

Janji pelatih Bank Sulsel, Syamsuddin Batola meladeni permainan tuan rumah Gasma Enrekang terbukti. Meski kalah, namun secara keseluruhan mereka mampu menguasai jalannya pertandingan.

Hanya, mereka harus kecolongan di menit-menit awal pertandingan.Gol tunggal kemenangan Gasma dicetak striker andalan mereka, Ahmad Amiruddin di menit-menit awal pertandingan, yaitu menit ke 2' babak pertama. Gol tercipta dengan memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Bank Sulsel.

Sejak kick off babak pertama dibunyikan wasit Saharuddin, asuhan M. Basri langsung berinisiatif melakukan serangan. Duet striker Gasma, Ahmad Amiruddin-Lubis Syukur silih berganti melakukan tekanan.Hasilnya, pada menit ke dua gawang Bank Sulsel sudah kebobolan.

Setelah itu, Bank Sulsel mulai mengembangkan permainan. Mengandalkan Yuniarto Budi di lini tengah, tusukan-tusukan di lini depan mulai membahayakan gawang Gasma. Pergerakan striker Indra Setiawan kerap merepotkan lini pertahanan Gasma yang dikawal Deny Tarkas dan Jufri Samad.

Sebenarnya, Ahmad Amiruddin bisa menambah pundi-pundi golnya di babak pertama. Sayang, tendangan Amiruddin yang tinggal berhadapan dengan gawang membentur mistar.

Memasuki babak kedua, kedua tim tetap memperagakan permainan terbuka. Baik Gasma maupun Bank Sulsel berkali-kali merepotkan barisan pertahanan lawan. Tercatat, peluang emas diperoleh Lubis Syukur di sisi kiri gawang Bank Mandiri, sayang tendangannya hanya mengenai tiang gawang. Sementara, peluang emas Bank Sulsel di pertengahan babak kedua diperoleh pemain pengganti, Rahmat.

Meski hanya bermain dengan sepuluih orang sejak menit 67' setelah bek kiri Bank Sulsel, Alimuddin mendapatkan kartu kuning kedua, tetap tidak mengendorkan serangan Bank Sulsel.

Bahkan, pada lima belas menit terakhir, Bank Sulsel gencar melakukan serangan. Yuniarto Budi dkk. terus mengurung pertahanan Gasma. Sayang, hingga babak kedua berakhir, skor tidak berubah.

Pada pertandingan ini, Wasit mengeluarkan tiga kartu kuning, masing Tamsir untuk Gasma serta Alimuddin 61', 67' dan Hamdi Haya 49'untuk Bank Sulsel.

Usai pertandingan, pelatih Gasma, M. Basri merasa senang dengan kemenangan tersebut. "Kunci kami adalah menit-menit awal pertandingan. Sayang, dari sekian banyak peluang hanya satu yang jadi gol," katanya.

Sementara, bagi kubu Bank Sulsel, kekalahan tersebut tidak membuat mereka kecewa. "Kami memang kalah tapi dari segi permainan kami menang," kata pelatih Bank Sulsel, Syamsuddin Batola.

"Anda lihat sendiri, kami menguasai jalannya pertandingan. Gasma beruntung dapat memanfaatkan menit-menit awal pertandingan," lanjut Syamsuddin Batola. (enrekangkab)

Petani Kopi Diimbau tak Tebang Tanaman

ENREKANG -- Anjloknya harga kopi saat ini membuat petani kopi di Kabupaten Enrekang berencana membabat tanamannya. Khususnya petani kopi di Kecamatan Curio, Enrekang.
Ancaman petani tersebut, mebuat Pemkab Enrekang prihatin dan mengimbau petani tidak terburu-buru bertindak dengan membabat tanaman mereka.

Bupati Enrekang, La Tinro La Tunrung kepada Fajar, Kamis, 3 Juni mengatakan bahwa pemerintah daerah saat ini telah menurunkan tim ke lapangan guna mencari penyebab anjloknya harga kopi.
"Nanti malam (malam tadi, red) saya akan rapat dengan tim tersebut untuk membahas apa solusi yang mesti kita lakukan agar para petani kopi tidak merugi," tutur La Tinro.

La Tinro menjelaskan, ada dua kemungkinan sehingga harga kopi di pasaran saat ini anjlok, yang pertama kemungkinan karena adanya pencampuran kopi dari daerah lain yang dilakukan oknum tertentu. "Yang kedua bisa saja karena memang harga di pasaran mengalami fluktuasi dan itu tidak bisa dihindari," jelasnya.

Jika memang tim yang diturunkan ke lapangan tersebut menemukan indikasi bahwa anjloknya harga kopi ini akibat pencampuran kopi lain, maka pemerintah daerah akan bekerja sama Polres Enrekang untuk melakukan pencegahan di lapangan.

Untuk itu lanjutnya, para petani diminta menahan diri agar tidak terburu-buru menebang kopinya, karena penurunan harga tersebut bukan hanya terjadi pada komoditas kopi, tapi juga pada komoditas lain. "Tapi yakinlah tidak selamanya harga kopi itu akan turun," imbaunya.()

Keluarga Korban Pertanyakan Penanganan Kasus Pembunuhan

ENREKANG -- Keluarga korban pembunuhan di Desa Potok Ullin Kecamatan Buntu Batu, 2 Februari 2010 lalu mendatangi Polres Enrekang, Rabu 2 Juni. Mereka mempertanyakan penanganan kasus itu yang dinilai lamban.

Pembunuhan itu terjadi di Dusun Buntu Batu Lenta dengan korban Bahrul. Korban meninggal dengan luka tusukan 20 lebih. Pelaku saat itu diperkirakan lebih dari tiga orang. Namun polisi baru menangkap satu orang dan sudah dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Enrekang atasnama Rasul binTahir, 27 tahun.

Di Polres Enrekang, orang tua korban, Baharuddin Sannang didampingi engurus Forum Bersama Laskar Merah Putih Sulsel, Andi Nur Alim dan anggotanya, Andi Jamal, Zaenal Arifin, serta Hamzah Sirua. Andi Nur Alim mengungkapkan, Laskar Merah Putih sengaja datang dari Makassar untuk mendampingi keluarga korban. Mereka beralasan menghindari aksi balas dendam.

"Kami datang untuk memfasilitasi keluarga korban bertemu dengan kepolisian dengan pertimbangan jangan sampai keluarga korban jenuh dan balas dendam setelah melihat pelaku yang kadang masih berkeliaran di kampung. Kami sekaligus ingin mempertanyakan sejauh mana penanganan kasus tersebut," cerita Andi Nur Alim.

Kasat Reskrim Polres Enrekang, AKP Muhlis yang menerima keluarga korban pembunuhan tersebut mengatakan, aparat kepolisian telah bekerja maksimal memburu para pelaku. Bahkan polisi telah menangkap satu pelaku, Rasul bin Tahir.

"Sampai sekarang kita masih memburu tiga pelaku lain, Sultan, Tahir, dan Tasbih. Kami sudah melakukan pengejaran hingga ke kabupaten tetangga, tapi belum berhasil menangkap mereka. Saya juga minta bantuan keluarga korban kalau memang menemukan data atau saksi baru, silakan sampaikan ke penyidik adanya tersangka baru, karena terus terang penyidik," jelas Muhlis.

Dalam tanggapannya, keluarga korban menyatakan berterimak kasih pada polisi atas upayanya dan berjanji membantu polisi dan melacak keberadaan pelaku lainnya yang masih buron. (fajar)

Harga Kopi Anjlok, Petani Menjerit

CURIO -- Ppetani di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang mengeluhkan harga kopi yang anjloknya pada musim panen kali ini. Melimpahnya produksi dianggap salah satu penyebab penurunan harga tersebut.

Harga kopi yang diberlakukan pedagang hanya antara Rp 4.000-Rp 5.000. Padahal sebelumnya harga normal mencapai Rp 9.000. Kondisi itu membuat jeritan petani makin nyaring terdengar.

Bahkan sebagian petani membiarkan buah kopinya membusuk ketimbang memetik untuk dijual. "Kalau dipetik, kita harus membayar ongkos petik ke para pekerja. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk pabrik pengupasan kulit kopi hingga menghasilkan biji kopi. Setelah itu biji kopi masih harus dikeringkan.

Dengan harga Rp 5.000 sudah pasti lebih besar ongkos pengolahannya ketimbang hasilnya. Makanya kita biarkan saja membusuk di pohon," ujar Wading, 45 tahun, Selasa 1 Juni.

Wading berencana menebang ribuan pohon kopinya untuk diganti dengan tanaman lain yang lebih menguntungkan. Jika hanya mengandalkan kopi saja, maka asap dapur mereka terancam tidak mengepul.

Hal senada disampaikan Wasar dan Anda, keduanya petani kopi di Desa Curio. Wasar menyebutkan, alasan pedagang menurunkan harga kali ini karena kualitas kopi petani kurang bagus.
Padahal lanjut Wasar, kualitas kopi yang dihasilkan musim panen kali ini tidak berbeda dengan hasil panen tahun lalu. Namun yang mengherankan, pedagang mengeluhkan soal kualitas.

Seorang pedagang kopi di Pasar Sudu Kecamatan Alla Enrekang mengungkapkan, salah satu penyebab anjloknya harga tahun ini menyerbunya kopi dari daerah lain. Beberapa pedagang membawa kopi dari Malakaji Malino Kabupaten Gowa untuk dicampur dengan kopi Enrekang. Sayang pedagang tersebut enggan disebutkan namanya dengan alasan takut menjadi sasaran pedagang lain.

Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian dan Perdagangan Enrekang, Imran Mazmur di tempat terpisah mengatakan, pemkab sulit mengatur perdagangan kopi. Lagi pula tidak ada regulasi yang mengatur.
"Tapi kita sudah ada kerja sama dengan kepolisian untuk mengantisipasi masuknya kopi dari laur daerah yang bisa mengganggu stabilitas harga," ujarnya. (fajar)

Lalu Lintas Pasar Sudu Semrawut

ALLA -- Arus lalu lintas poros Enrekang-Toraja, terutama di Pasar Sudu Kecamatan Alla dikeluhkan pengguna jalan. Setiap hari kemacetan sulit dihindarkan. Pengaturan lalu lintas yang semrawut dianggap sebagai biang keroknya.

Kemucunculan terminal liar dianggap sebagai penyebab kemacetan tersebut. Beberapa sopir angkutan umum terkesan menjadikan lokasi tersebut sebagai terminal liar. Bahkan setiap hari badan jalan trans nasional itu dijadikan sebagai tempat parkir kendaraan antardaerah. Mereka menunggu penumpang.

Kemacetan lebih diperparah ketika bertepatan dengan hari ramai Pasar Sudu yakni Selasa dan Jumat. Selain angkutan umum yang menjadikan badan jalan sebagai tempat parkir, para pedagang kaki lima juga menjadikan sebagian badan jalan sebagai lokasi jualan.

Akibatnya kendaraan yang melintas di titik tersebut harus merangkak untuk melewati celah-celah kendaraan parkir dan para pedagang kaki lima. Belum lagi kendaraan angkutan umum yang keluar masuk kompleks pertokoan pasar.

Kasat Lantas Polres Enrekang, AKP Muhiddun Yunus, Minggu 30 Mei mengaku, kondisi arus lalu lintas di Pasar Sudu macet setiap hari, khususnya pada hari ramai pasar. Muhiddin mengaku telah rutin melakukan pemantauan ke lokasi itu dalam beberapa pekan terakhir. "Dalam usaha mengatasi kemacetan tersebut, satlantas berencana mendirikan pos lalu lintas terpadu di titik tersebut," ujarnya.

Pos terpadu itu lanjutnya, dijaga beberapa petugas setiap hari, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Stapol PP). "Kita sudah mulai membangun pos terpadu di Pasar Sudu. Kalau pos itu rampung, maka diharapkan kemacetan sudah bisa diatasi," imbuhnya.

Muhiddin mengakui kalau selama ini sebagian angkutan umum menjadikan badan jalan sebagai tempat menunggu penumpang. Di lokasi tersebut memang belum ada rambu lalu lintas. "Rambu lalu lintas memang belum ada di depan Pasar Sudu. Tapi setelah pos terpadu rampung, saya kira kemacetan sudah bisa diatasi," harapnya. (fajar)

Jaksa Dalami Dugaan Korupsi DAK

ENREKANG -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Enrekang terus mendalami kasus dugaan korupsi pada pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) 2007 yang diterima beberapa SD. Meski belum jelas, namun kejari mulai mencium adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan DAK tersebut.

Kasi Intel Kejari Enrekang, Harifin Sanrang di ruang kerjanya, Senin 31 Mei mengatakan, penyidik masih terus melakukan pendalaman untuk membuktikan ada-tidaknya tindakan korupsi pada pengelolaan DAK 2007.

Harifin mengakui, telah memeriksa puluhan kepala SD yang menerima dana dari pemerintah pusat tersebut. Termasuk beberapa pejabat Dinas Pendidikan Enrekang.

Saat ini lanjut Harifin, kejari tengah menginventarisasi data para rekanan (kontraktor) yang terlibat dalam pengelolaan DAK 2007. "Sekarang kita masih menginventarisiasi data rekanan yang mengerjakan proyek DAK. Data rekanan itu kan masih kocar-kacir. Masih perlu kita inventarisasi," jelasnya.

Untuk diketahui, jumlah SD yang menerima DAK 2007 lalu sebanyak 51. Sedangkan anggaran setiap sekolah sebesar Rp 250 juta. (fajar)

Warga Takut Gunakan Elpiji

ENREKANG -- Ledakan tabung elpiji yang belakangan ini marak diberitakan membuat sebagian warga Kabupaten Enrekang takut menggunakan tabung elpiji tiga kilogram. Mereka khawatir menjadi korban.
Tak pelak lagi, sebagian tabung dan kompor gas satu mata yang telah disalurkan melalui kecamatan masih menumpuk di rumah kepala lingkungan. Warga enggan datang mengambil jatahnya.

Pantauan di Kota Enrekang, Senin 31 Mei terlihat beberapa kepala lingkungan mengaku sudah berkali-kali mengimbau dan meminta warga datang mengambil jatahnya, namun hanya sebagian yang datang. "Saya juga heran kenapa warga seolah-olah tidak membutuhkan tabung dan kompor.

Padahal semua warga, khususnya di lingkungan saya sudah beritahu," ungkap Abdul Hakim Yasin, Kepala Lingkungan Bunga Walie, Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang.

Beberapa ibu rumah tangga juga mengaku takut menggunakan tabung elpiji pembagian pemerintah dengan alasan sering menonton adanya ledakan dan kebakaran akibat tabung melalui televisi. "Saya bukan tidak membutuhkan tabung gas dan kompor. Cuma saya masih trauma kalau melihat berita di televisi soal ledakan tabung gas," kata Haerani, 47 tahun, warga Kelurahan Juppandang Enrekang.

Ibu tiga anak itu mengaku belum berniat mengambil jatah tabung dan komporn di kelurahan dengan alasan takut. Apalagi kata dia, tidak ada sosialisasi bagaimana penggunaan elpiji yang aman.

Terpisah Sekkab Enrekang, M Amiruddin juga mengaku banyak menerima informasi tentang ketakutan warga menggunakan tabung elpiji tiga kilogram tersebut. Hal itu lanjut Amiruddin, telah dikomunikasikan ke pertamina. Jawabannya pertamina mengaku telah memberi penjelasan bagaimana tabung elpiji tiiga kilogram tersebut. (fajar)

Gaji ke-13 Masih Tunggu Juknis ENREKANG -- Pembayara

ENREKANG -- Pembayaran gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang makin mendekati kebenaran. Sekarang pemkab sisa menunggu petunjuk teknis (juknis) pembayarannya.

Bupati Enrekang, La Tinro La Tunrung menegaskan, pembayaran gaji ke-13 PNS sudah siap. Namun pemkab masih menunggu juknis dari pemerinrtah pusat. Pernyataan itu sekaligus meluruskan rumor yang berkembang bahwa gaji ke-13 dibayarkan Juni.

La Tinro menjelaskan, pembayaran gaji ke-13 selalu mengacu pada juknis dari pemerintah pusat. Namun juknis dimaksud belum diterima pemkab. Tapi berdasarkan usulan yang masuk, banyak yang menyarankan sebaiknya dibayarkan Juni dengan alasan bertepatan tahun ajaran baru bagi siswa. Namun ada juga yang menyatakan sebaiknya dibayarkan bertepatan Ramadan.

"Nanti kita pertimbangkan kalau juknisnya sudah ada. Kita akan segera bayarkan," ujar La Tinro melalui telepon seluler, Jumat 28 Juni.
Namun demikian lanjutnya, para PNS tidak perlu was-was. Gaji ke-13 tetap dibayarkan mengingat anggarannya sudah dimasukkan ke APBD 2010.

Untuk membayarkan gaji ke-13 tersebut menurut dia, pemkap telah menyiapkan anggaran sama dengan besaran satu bulan gaji PNS lingkup Pemkab Enrekang sebesar Rp 13 miliar. "Gaji ke-13 ini, besarannya mencapai Rp 13 miliar lebih, termasuk gaji tenaga pendidik atau guru," kuncinya. (fajar)

SK CPNS 2009 Segera Dibagikan

ENREKANG -- Ini kabar cukup menggembirakan bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Wakil Bupati (Wabup) Enrekang, Nurhasan telah mengungkapkan kalau surat keputusan (SK) mereka yang lulus pada formasi 2009 lalu segera dibagikan.

Wabup menyebutkan SK para CPNS tersebut dibagikan pekan depan. "SK CPNS 2009 dibagikan pekan depan, antara 1 Juni atau 2 Juni," ujar Nurhasan melalui telepon seluler, Jumat 28 Mei.

Sebelumnya, CPNS formasi 2009 lingkup Pemkab Enrekang mempertanyakan lambannya pembagian SK mereka. Mereka membandingkan CPNS kabupaten/kota lain yang telah menerima SK sejak awal Mei lalu.

Nurhasan mengungkapkan, pembagian SK dilakukan secara serentak pada CPNS, baik formasi honorer maupun umum termasuk sekretaris desa yang jumlahnya mencapai 400 orang lebih. Kepastian penyerahan SK itu diketahui setelah seluruh proses administrasi CPNS rampung di BAKN perwakilan Makassar.

Setelah SK CPNS 2009 dibagikan lanjut dia, selanjutnya giliran CPNS formasi 2008 mengikuti diklat prajabatan. "Prajabatan CPNS formasi 2008 berlangsung paling lambat pertengahan Juni mendatang," sebutnya. (fajar)

PDAM Benahi Pipa Dalam Kota

ENREKANG -- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Enrekang melakukan pembenahan jaringan pipa distribusi air. Sasaran awal jaringan pipa dalam kawasan Kota Enrekang.

Direktur PDAM Enrekang, Abdul Saman Bompeng, Kamis 27 Mei menjelaskan, pipa distribusi yang selama ini difungsikan sudah berumur di atas 30 tahun sehingga gampang bocor atau pecah. Karena itu semua jaringan dalam kota diganti dengan pipa baru.

"Pergantian pipa jaringan distribusi ditargetkan rampung tahun ini. Dengan demikian pelayanan PDAM diharapkan tidak terganggu lagi dengan seringnya terjadi pipa bocor," ujar Saman Bompeng seraya
menambahkan, proyek pergantian pipa distribusi air tersebut ditangani Dinas Pekerjaan Umum (PU) Enrekang.

Sebelumnya, Abdul Saman mengungkapkan, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang belum berencana menaikan tarif PDAM. Pemkab bertekad terus meningkatkan pelayanan lebih dulu.
Setelah pelayanan dinilai sudah maskimal menurut dia, pemkab selanjutnya memikirkan penyesuaian tarif.

Terpisah Kepala Bidang Pengairan dan Irigasi Dinas PU Enrekang, Abdul Hafid mengungkapkan anggaran yang digunakan dalam pembenahan jaringan pipa distribusi air dalam Kota Enrekang itu mencapai Rp 9 miliar.

Selain dalam kota lanjutnya, jaringan perpipaan di Maroangin Kecamatan Maiwa juga mendapat anggaran Rp 1.3 miliar. "Total anggaran pembenahan pipa distribusi di dua kota ini mencapai Rp 11 miliar. Namun dalam kontrak hanya Rp 10.3 miliar," jelas Abdul Hafid. (fajar)

Makan Dangke Pecahkan Rekor MuRI

ENREKANG -- Pemkab Enrekang berhasil mencatatkan prestasi di Museum Rekor Dunia Indonesia (MuRI). Target rekor MuRI makan dangke, sokko pulu' mandoti, dan terapung di atas air selama delapan jam terpecahkan, Sabtu 15 Mei.

Khusus rekor terapung di air selama delapan jam di air tawar, dilakukan oleh Wakil Kepala Kepolisian Resor Enrekang, Kompol M Takdir. Rekor yang diraih M Takdir merupakan rekor baru bahkan diklaim sebagai rekor dunia.

Warga sangat antusias menyaksikan pemecahan rekor MuRI sejak pagi di lima titik yang disiapkan panitia. Sebelumnya, panitia hanya menargetkan 10.000 warga yang ikut berpartisipasi makan dangke dan sokko pulu mandoti. Namun setelah dilakukan perhitungan, jumlah warga yang mengikuti pemecahan rekor mencapai 18.000 orang.

Partisipasi warga tidak hanya dari kota Enrekang saja, tapi juga berasal dari 12 kecamatan di Kabupaten Enrekang. Ruas jalan di dalam kota Enrekang sempat macet total oleh aksi pemecahan rekor tersebut. Bahkan pada saat pembagian makanan berlangsung, panitia kewalahan mengatasi ribuan warga.

Bupati Enrekang, La Tinro La Tunrung, mengaku terharu dengan tercapainya rekor Muri, apalagi setelah melihat besarnya antusiame warga. " Kami berbangga atas pencapaian prestasi ini, apalagi dukungan warga ternyata sangat besar. Saya berterima kasih, sebab ini untuk daerah kita," kata La Tinro, sesaat sebelum menerima piagam rekor MuRI.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan upaya Pemkab Enrekang mengadakan kegiatan pemecahan rekor sebagai salah cara mengangkat nama daerah. "Tentu kegiatan ini bukti adanya masyarakat yang selalu ingin bersama pemerintah membangun daerahnya," kata Syahrul.

Syahrul tiba di Lapangan Lapangan Randangan, Enrekang menggunakan helikopter bersama Ketua DPRD Sulsel, HM Roem. Lurah dan kepala desa dimintanya membantu bupati meningkatkan kinerja mencapai pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga tujuh persen tahun ini.

Kunjungan kerja Syahrul di Enrekang juga menutup Pra Porda cabang olahraga karate yang telah berlangsung selama dua hari. Syahrul berjanji menambah hadiah Rp 1 juta kepada atlet yang memperoleh gelar juara. (Fajar)

Empat Kelurahan Menunggak PBB

ENREKANG -- Menunggak pajak bumi dan bangunan (PBB) tidak hanya terjadi di kota, tapi di kabupaten juga demikian. Di Kabupaten Enrekang misalnya. Dari 122 desa dan kelurahan yang mempunyai pokok ketetapan PBB 2009 lalu, empat kelurahan di antaranya masih memiliki tunggakan.

Keempat kelurahan dimaksud masing-masing Juppandang, Galonta, Lewaja, serta Kelurahan Puserren. Kondisi itu diakui Kepala Bidang Penerimaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Enrekang, Abdul Latif, Minggu 16 Mei.

Tunggakan PBB keempat kelurahan tersebut masing-masing Kelurahan Juppandang sebesar Rp 24.556,369 dari pokok ketetapan pajak sebesar Rp 92.670.503. Kemudian Kelurahan Puserren sebesar Rp 4.132.346 dari pokok ketetapan pajak sebesar Rp 20.999.566.

Lalu Kelurahan Lewaja, masih menunggak sebesar Rp 2.437.812 dari target PBB sebesar Rp 12.082.309. Terakhir Kelurahan Galonta, masih menunggak PBB 2009 sebesar Rp 2.629.933 dari target Rp 23.034.919.
Abdul Latif mengaku tidak bisa memaksakan para lurah melunasi tunggakan PBB tersebut. Penyebabnya, objek pajak yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi lapangan.

Hal itu menurut dia, terjadi lantaran adanya kebijakan pemerintah pusat menaikkan PBB tahun lalu. Ironisnya, setelah adanya kenaikan, beberapa objek pajak mengalami kenaikan yang tidak rasional karena adanya kesalahan perhitungan.

Pemerintah kabupaten (pemkab) lanjut Abdul Latif, tidak dapat mengubah ketetapan setiap objek
pajak tersebut meski sudah jelas terjadi kesalahan. Petetapan itu kewenangan pemerintah pusat. Daerah hanya melakukan penagihan sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).

Misalnya PBB untuk rumah, ada warga yang sebelumnya hanya membayar Rp 50 ribu, namun setelah ada kenaikan, tiba-tiba melonjak menjadi Rp 1 juta. Dengan kondisi itu tentu saja warga menolak membayar. Persoalan seperti itu yang menjadi kendala para lurah dalam menagih PBB. "Karena itu kita juga harus maklum jika ada kelurahan yang menunggak," tandasnya. (Fajar)

Poros Enrekang Toraja Longsor

ENREKANG -- Poros trans nasional yang menghubungkan Enrekang-Tana Toraja longsor di kilometer tujuh Kelurahan Tuara kampung Kulinjang Kabupaten Enrekang, Minggu malam, 2 Mei. Beruntung longsor tidak begitu parah dan cepat terantisipasi.

Material longsor berupa batu dan tanah yang menutupi badan jalan cepat disingkirkan menggunakan alat berat eskavator. Namun demikian, longsor ini sempat membuat arus lalu lintas macet total sekitar lima jam. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Enrekang melalui Kabag Humas Setda Enrekang, Abdul Gani mengimbau warga tetap waspada dan dapat sigap mengantisipasi longsor.

"Sekarang musim hujan, kondisi geografis wilayah kita (Kabupaten Enrekang) memang rawan longsor, makanya pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar lebih waspada, khususnya jika hujan," kata Gani, Senin, 3 Mei.

Selain bahaya longsor, berbagai penyakit kata dia juga rawan di musim hujan, seperti demam berdarah. Makanya, warga diminta tetap menjaga kebersihan di sekitar lingkungannya.(fajar)

Fajar Akan Bangun Hotel di Enrekang

MAKASSAR -- Komisaris Utama PT Media Fajar, HM Alwi Hamu berencana membangun hotel di Kabupaten Enrekang. Keberadaan hotel ini diharapkan bisa merangsang masuknya investor untuk berinvestasi di Bumi Massenrempulu.

Rencana pembangunan hotel di Enrekang diutarakan Alwi Hamu saat menerima kunjungan silaturahmi Bupati Enrekang, La Tinro La Tunrung di lantai empat Fajar Graha Pena, Sabtu, 1 Mei. Silaturahmi itu juga dihadiri Komisaris PT Media Fajar, Zulkifli Gani Ottoh, yang juga ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel.

Alwi Hamu mengungkapkan, sesuai perencanaan, hotel yang akan dibangun di Enrekang berlantai empat. Hotel ini juga akan dilengkapi bangunan pertokoan, sehingga memberikan kemudahan bagi tamu hotel saat berbelanja.

"Nantinya ada semacam Pena Mart yang akan buka 24 jam. Dengan demikian, tamu tidak akan merasa jenuh saat berkunjung ke Enrekang," ujar Alwi Hamu di hadapan La Tinro.
Dia menjelaskan, kehadiran hotel bisa menjadi perangsang bagi investor lain masuk ke Enrekang berinvestasi. Efeknya, tentu pembangunan di Kabupaten Enrekang tumbuh lebih cepat lagi.

Alwi Hamu juga menyatakan bahwa Media Fajar Grup memiliki komitmen mendorong kemajuan pembangunan di setiap daerah di Sulsel.

Sementara itu, La Tinro La Tunrung dalam kesempatan itu menyatakan bahwa kunjungannya ke Fajar selain bersilaturahmi, juga melakukan tukar pikiran dengan HM Alwi Hamu terkait rencana pembangunan di Kabupaten Enrekang.

La Tinro menjelaskan, saat ini salah satu investor asing akan membangun pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di kabupaten Enrekang. Nilai investasinya mencapai triliunan rupiah.

"PLTA ini rencananya berkapasitas 170 megawatt. Sekarang sudah dalam tahap pengurusan perizinan. Makanya saya datang bertukar pikiran dengan Pak Alwi Hamu, selaku pengusaha yang punya banyak pengalaman," tutur La Tinro.

La Tinro juga merespons rencana Fajar Grup membangun hotel di kabupaten Enrekang. Bahkan, kata La Tinro, tidak menutup kemungkinan Pemkab Enrekang akan bekerja sama dengan Fajar di bidang lain untuk kemajuan Kabupaten Enrekang. (fajar)

Nurmaningsih, Guru SD Terpencil Berprestasi

ENREKANG -- Bertugas di desa terpencil tidak membuat Nurmaningsih patah semangat mengukir prestasi. Penugasan sebagai guru di sekolah terpencil justru menjadi motivasi untuk terus berprestasi. Atas kerja kerasnya membina siswa, Nurmaningsih mendapatkan piagam penghargan dari Dinas Provinsi Sulsel sebagai guru terpencil berprestasi.

Piagam penghargaan diserahkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, H Patabai Pabokori, di hadapan ratusan orang yang hadir pada peringatan Hari Pendidikan Nasional di Bantaeng, Minggu, 2 Mei. Nurmaningsih yang bertugas di SD Bulo, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, berhasil menyisihkan para guru terpencil lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Arfah Rauf berterima kasih atas jasa Nurmaningsih. Kiprahnya sebagai guru terpencil terbaik otomatis mendiongkrak citra Kabupaten Enrekang di bidang pendidikan. Enrekang juga dinobatkan sebagai daerah terbaik pengelolaan kantin kejujuran.

"Kita bersyukur bisa menorehkan beberapa prestasi ini," kata Arfah, Minggu, 2 Mei. Arfah menambahkan, penghargaan akan memicu semangat peningkatan mutu pendidikan Enrekang. (fajar)

Tim Khusus Usut PT Pos

ENREKANG -- Polres Enrekang membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan pemalsuan atau penipuan di PT Pos Enrekang. Tim khusus yang dibentuk akhir pekan lalu ini disepakati setelah penyidik Polsek Enrekang melakukan gelar perkara di ruang Kapolres Enrekang AKBP Made Sutersen.

Hasil gelar perkara menyebutkan dugaan pemalsuan atau penyalahgunaan SK pensiunan PNS dan veteran yang dijadikan agunan pinjaman di sejumlah koperasi diduga melibatkan banyak orang. Fakta yang terungkap, bahwa benar ada kredit ganda nasabah pensiunan. Ada pensiunan yang resmi mencairkan kredit di satu koperasi, namun tanpa sepengetahuan bersangkutan, SK-nya dijadikan agunan oleh oknum tertentu di koperasi lain.

Kapolres Enrekang, AKBP Made Sutersen belum bisa mengekspos detail dugaan pelanggaran dalam kasus ini karena dikhawatirkan pihak yang terlibat akan berupaya menghilangkan barang bukti.
Ketua Komisi III DPRD Enrekang, Budi Djaya Palisuri yang sebelumnya berjanji akan memanggil PT Pos Cabang Enrekang mulai ciut.

Komisi III mengurungkan niatnya menggelar rapat dengar pendapat tersebut. "Saat ini saya fikir tidak usah dulu dipanggil (PT Pos) biarkan mereka selesaikan dulu secara internal," ujar Budi. (fajar)

Tokoh Masyarakat Adukan PNPM Pisew

ENREKANG -- Tokoh masyarakat Taulo Kecamatan Alla mengeluhkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PNPM-Pisew) tahun 2010. Mereka menilai pembagian PNPM-Pisew tidak merata dan tidak adil.

Keluhkan itu disampaikan langsung kepada anggota DPRD dari daerah pemilihan Kecamatan Alla, Mule. Tokoh masyarakat Taulo, Kaharuddin didampingi Kepala Dusun Malelegalonggong, Saharuddin mengungkapkan, program PNPM-pisew di wilayah mereka sejak dua tahun terakhir, tidak dinikmati seluruh masyarakat.

Program yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur desa itu, kata Kaharuddin, hanya diberikan pada daerah tertentu. Sehingga masyarakat merasa ada ketidakadilan dan pilih kasih dalam penempatan lokasi proyek program ini.

"Di Desa Taulo hanya tiga dusun, tapi sudah delapan paket proyek PNPM yang masuk, tak satupun yang diberikan ke Dusun Malelegalonggong," tutur Kaharuddin, Senin, 3 Mei.

Ketua Fraksi Partai Hanura, Mule berjanji akan mengusulkan komisinya membahas masalah ini dengan pihak terkait. Apalagi, bukan hanya Desa Taulo yang mengalami hal seperti ini, tapi hampir semua desa. "Hal serupa terjadi di desa Pana Kecamatan Alla, dari desa lain juga banyak keluhan serupa yang kami terima, jadi perlu dilakukan pemanggilan intsansi terkait," tutur Mule.

Fasilitator PNPM-Pisew Kabupaten Enrekang, Asiah Sabaruddin mengatakan, program PNPM murni atas usulan masyarakat.
"Program PNPM ini terwujud atas usulan masyarakat, bukan dari fasilitator, sehingga persoalan di Desa Taulo ini akan kami konfirmasikan ke fasilitator kecamatan," tandas Asiah.(fajar)

Gagal Dioperasi, Nurul Dipulangkan

ENREKANG -- Upaya membebaskan derita Nurul Saskia, 5 bulan, dari penyakit hidrocephalus menemui jalan buntu. Pasalnya, dokter Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar yang menangani bayi malang ini, "menyerah".

Ibu kandung Nurul Saskia, Haslinda kepada Fajar, Senin, 19 April mengatakan, tim dokter takut melakukan operasi karena dikhawatirkan membahayakan nyawa Nurul.

Itu karena cairan yang berada dalam kepala Nurul sudah menutupi otak besar, bahkan sebagian besar otak kecil bocah asal Kelurahan Lewaja Enrekang itu sudah tertutupi cairan, sehingga jika dilakukan operasi, akan membahayakan nyawa pasien.

Selama ini tim dokter hanya menyedot cairan dari kepala Nurul dengan harapan bisa mengurangi cairan yang menyebabkan kepala Nurul semakin membesar. "Hari ini (sore kemarin), dokter akan melakukan penyedotan, setelah penyedotan selesai, maka saya akan bawa Nurul kembali ke Enrekang," ucap Haslinda.

Sesuai saran dokter kata Haslinda, penyedotan ini bisa dilakukan di Rumah Sakit Massenrempulu Enrekang, sehingga Nurul disarankan untuk kembali ke Enrekang lantaran tidak mungkin lagi dioperasi.
"Malam ini (kemarin) juga saya akan kembali ke Enrekang bersama anak saya, mudah-mudahan penyedotan hari ini bisa cepat dilakukan," ucap Haslinda. (fajar)

Buruh Konstruksi Wajib Jamsostek

ENREKANG -- Kepala Jamsostek Cabang Palopo, Didi Suardi menjelaskan, seluruh kontraktor wajib mendaftarkan pekerjanya di Jamsostek sebagai jaminan keselamatan kerja. Dengan jamsostek, buruh yang mengalami kecelakaan kerja dan berakibat cacat atau kematian, akan menerima santunan.

Didi Suardi menegaskan ini usai menyerahkan dana santunan Jamsostek kepada Iswa, istri almarhum Akbar, salah satu pekerja konstruksi yang meninggal akibat kecelakaan kerja di Kecamatan Maiwa Enrekang. Penyerahan berlangsung di Kantor Dinas Sosial Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosduknakertrans) Enrekang, Rabu, 21 April.

Iswa mendapat santunan kematian Rp 10 juta, ditambah uang pemakaman Rp 2 juta, plus tunjangan berkala 24 bulan sebesar Rp 200 ribu per bulan. Kepala Dinsosduknakertrans Enrekang, Umar Talitti ikut menyaksikan penyerahan itu. (fajar)

Rekanan Seragam Linmas Divonis 18 Bulan

ENREKANG -- Direktur CV Citra Annisa Makassar, Muh Idris, divonis 18 bulan penjara. Idris adalah rekanan pengadaan pakaian dinas linmas pengamanan pilgub Sulsel 2007 dan pengamanan pilbup Enrekang 2008 lalu.

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Enrekang, Jumat petang lalu, memutuskan Idris bersalah. Sebelumnya, vonis 22 bulan penjara juga dijatuhkan kepada mantan Kepala Kantor Satpol PP Enrekang, Abdullah Mudji dalam kasus yang sama.

Selain vonis 18 bulan penjara, Muh Idris diwajibkan membayar denda Rp 50 juta dan membayar uang pengganti sebesar Rp 51 juta. Terdakwa dinilai terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut dan menyebabkan kerugian negara Rp 224 juta rupiah.

Modusnya, keduanya (Muh Idris dan Abdullah Mudji) bekerjasama memanipulasi laporan pertanggungjawaban pengadaan pakain dinas linmas dengan cara membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan harga barang sebenarnya.

Selain itu, keduanya dinilai melanggar Keppres 80/2003 dengan tidak menjalankan mekanisme tender. Padahal, pengadaan di atas Rp 50 juta, harus ditenderkan. Pengadaan proyek bernilai Rp 500 juta hanya melalui penunjukan langsung.

Usai pembacaan vonis majelis hakim yang dipimpin hakim ketua, Ambo Masse, dan hakim anggota, Hasanuddin dan Muh Nur Ibrahim, terdakwa Muh Idris menyatakan masih berpikir untuk memutuskan banding atau menerima vonis tersebut. (FAJAR)

Satpol Gerebek Kebun Aren

ENREKANG -- Personel Satuan polisi Paming Praja (Satpol PP) Enrekang, menggerebek kawasan perkebunan pohon aren di Desa Batu Noni Kecamatan Anggeraja, akhir pekan lalu.

Penggerebekan dilakukan karena pemilik kebun diduga memanfaatkan tanaman aren atau enau untuk memproduksi minuman keras jenis tuak atau lebih dikenal ballo. Satpol PP berhasil mengamankan beberapa jeriken berisi ballo yang masih menggantung di pohon aren.

Selain mengamankan jeriken, petugas juga mendata pemilik kebun untuk diberi pembinaan. Usai melakukan penggerebekan, personel Satpol PP juga bersilaturahmi dengan beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Anggeraja. Para tokoh masyarakat diharap ikut mengawasi peredaran minuman keras dan
perjudian di wilayah mereka.

Kepala Kantor Kesbangpol PP Enrekang, Andi Sujasman didampingi Kepala Seksi Satpol PP, Seli Karawa mengatakan, operasi ini dilakukan untuk menegakkan Perda Nomor 11/2003 tentang larangan peredaran minuman keras dan beralkohol di Enrekang.

"Kita terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar bersama-sama memberantas peredaran minuman keras serta perjudian di Bumi Massenrempulu," kata Seli Karawa. (FAJAR)

Bupati: Eks Ruang Pola atau Gedung Baru

ENREKANG -- Bupati Enrekang La Tinro La Tunrung mengaku lebih sepakat eks ruang pola kantor bupati lama difungsikan sebagai museum daerah Enrekang, dibanding eks restoran Nikita Zuka. La Tinro pun meminta instansi terkait untuk melakukan kajian layak tidaknya ruang pola tersebut.

"Kalau memang eks ruang pola juga dianggap masih kurang layak, saya bersedia mengupayakan membangun gedung baru yang lebih representatif," tegas La Tinro, akhir pekan lalu. Ketegasan La Tinro ini berbuah peluang bangunan museum hanya menyisakan dua opsi. Memilih ruang pola atau sekaligus membangun gedung baru.

Dari aspek keamanan, La Tinro mengaku ruang pola memnuhi syarat karena letaknya yang strategis dan mudah terjangkau. Lain halnya dengan eks restoran Nikita Zuka yang terletak agak jauh dari kota Enrekang.

Menurutnya, jika harus menyiapkan bangunan baru, maka lokasi yang ditawarkan adalah di belakang kantor bupati baru. Lokasi tersebut dinilai cukup refresentatif karena lahan yang cukup luas dan keamanan yang lebih terjamin.

"Tapi semua itu tergantung keinginan masyarakat nantinya, karena ini akan segera kita bicarakan bersama sebelum menentukan lokasinya, yang jelas bangunan museum ini akan segera kita realisasikan," tutupnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan, Infokom, Kebudayaan dan Pariwisata Enrekang, H Lateng mengatakan bahwa syarat-syarat untuk mendirikan museum sebenarnya tidaklah sulit. Syarat utamanya, kata Lateng, daerah harus memiliki banyak benda peninggalan sejarah atau benda purbakala yang dikuasai perorangan atau masyarakat.

Selain itu kata dia, sebuah daerah layak mendirikan museum saat banyak benda-benda purbakala atau benda-benda pusaka yang dikhawatirkan punah jika tidak segera dimuseumkan. "Jadi saya kira syarat-sayat itu sudah terpenuhi dengan banyaknya benda-benda pusaka kita yang masih dikuasai oleh perorangan atau warga," papar Lateng. (FAJAR)

Dokter RS Buka Praktik Pagi

ENREKANG -- Komisi I dan III DPRD Kabupaten Enrekang menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan dan pengelola Rumah Sakit (RS) Massenrempulu, Rabu 7 April, di Kantor DPRD Enrekang. Persoalan yang paling banyak diperdebatkan adalah keberadaan tempat praktik pribadi dokter yang menggunakan rumah dinas di dalam kompleks rumah sakit.

Keberadaan tempat praktik yang hanya berjarak 50 meter dari bangunan rumah sakit dipersoalkan karena dinilai bisa memengaruhi pelayanan di rumah sakit.

"Keberadaan tempat praktik dokter dalam komplek rumah sakit ini bisa memengaruhi pelayanan pasien karena dokter rumah sakit membuka praktik bukan hanya pada sore hari tapi juga buka pada pukul 07.00 hingga pukul 09.00 pagi," kata anggota komisi III, Mule, dalam rapat tersebut.

Selain itu lanjut Mule, keberadaan tempat praktik dokter dalam rumah sakit juga melanggar undang-undang karena para dokter memanfaatkan rumah dinas yang merupakan milik negara untuk menjalankan bisnis pribadi.

"Kita tidak melarang dokter membuka praktik pribadi, tapi mungkin sebaiknya dibuka di luar kompleks rumah sakit, kalau pun harus dibuka dalam kawasan rumah sakit, harus ada jaminan bahwa pelayanan masyarakat tidak terganggu," tandas ketua Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi I, Muh Senal, mempertanyakan pelayanan yang diterapkan manajemen rumah sakit yang dinilai diskriminatif. "Jangan ada kesan dokter lebih mengutamakan pasien yang berduit daripada pasien kurang mampu," tandasnya.

Kepala Dinas Kesehatan, Muh Yamin, yang juga mantan pelaksana tugas Dirut Rumah Sakit Massenrempulu, mengatakan keberadaan tempat praktik dokter di dalam kompleks rumah sakit tidak akan mengganggu pelayanan karena dokter hanya melayani pasien di tempat praktiknya pada saat istirahat.

Itupun kata dia, jika dibutuhkan di rumah sakit, maka para dokter akan meninggalkan tempat praktiknya demi pelayanan di rumah sakit. Muh Yamin baru meletakkan jabatannya sebagai pelaksana tugas Dirut Rumah Sakit Massenrempulu, Rabu kemarin, setelah Wakil Bupati Enrekang, Nurhasan melantik pejabat definitif.

"Dalam SK Bupati juga tidak dijelaskan tentang larangan dokter membuka praktik pribadi di rumah jabatan, tapi kalau dewan merekomendasikan tempat praktik itu dilarang, maka itu akan dipindahkan, tapi tolong juga diberikan solusi yang terbaik," tandas Yamin.

Ketua Komisi I, Nurma mengatakan, DPRD belum bisa mengeluarkan rekomendasi boleh tidaknya dokter membuka tempat praktik pribadi di rumah jabatannya. "Ini masih harus dikaji dan perlu diskusi lebih lanjut untuk mengeluarkan rekomendasi," tandas Nurman.

Rapat tersebut dihadiri beberapa dokter RS Massenrempulu yang selama ini membuka tempat praktik pribadi di rumah jabatannya. (fajar)

Dewan Balik Mendukung Soal Praktik Pakai Rumah Dinas

ENREKANG -- DPRD Kabupaten Enrekang tak mampu berbuat banyak menertibkan tempat praktik pribadi dokter yang ada dalam kompleks Rumah Sakit (RS) Massenrempulu Enrekang. Padahal tempat praktik dokter ini menggunakan fasilitas negara berupa rumah dinas.

Komisi I dan III DPRD Enrekang sudah melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan Enrekang diikuti para dokter RS Massenrempulu, Rabu, 7 April. Namun DPRD tidak mampu mengeluarkan keputusan tegas tentang keberadaan tempat praktik dokter menggunakan rumah jabatan tersebut.

Wakil ketua DPRD Enrekang, M Taming yang ikut dalam rapat tersebut kepada Fajar, Kamis, 8 April mengatakan sesuai rekomendasi DPRD, tidak ada aturan yang dilanggar terkait keberadaan tempat praktik dokter dalam rumah jabatan.

Rekomendasi DPRD tersebut berbeda dengan sorotan anggota Komisi III, Mule yang dilontarkan ke wartawan sehari sebelumnya. Sebelumnya, Mule menilai pemanfaatan rumah dinas untuk kepentingan bisnis pribadi dokter, jelas melanggar aturan. Karena apapun alasannya kata Mule, fasilitas negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi.

Menurut M Taming menilai, keberadaan tempat praktik dokter itu semata-mata untuk memberikan pelayanan tambahan bagi masyarakat. M Taming berkilah, keberadaan tempat praktik dokter di Enrekang tidak bisa disamakan dengan tempat praktik dokter yang ada di kota besar.

"Dokter juga mau hidup kasian, jadi saya kira tidak masalah kalau mereka juga punya tempat praktik," kata legislator Partai Persatuan Daerah itu.
DPRD hanya merekomendaiskan pengelola rumah sakit lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, serta para tenaga medis diminta lebih profesional menjalankan tugas-tugasnya. (fajar)

Eks Restoran Nikita Zuka Layak Jadi Museum

ENREKANG -- Budayawan Sulsel yang juga putra Bumi Massenrempulu, Udin Palisuri angkat bicara terkait desakan tokoh adat Kabupaten Enrekang agar pemerintah daerah menyiapkan museum daerah.
Kepada Fajar, Kamis, 8 April, Udin memastikan keberadaan museum bisa menjadi kebanggan tersendiri Kabupaten Enrekag dalam menjaga nilai-nilai budaya dan sejarah yang dimiliki.

Tidak bisa dipungkiri, kata Udin Palisuri, Kabupaten Enrekang kaya dengan tradisi dan budaya serta sejarah yang layak ditampilkan di museum daerah. "Kita juga punya banyak pahlawan, punya banyak legenda kerajaan yang membanggakan, itu semua harus ditampilkan dalam museum," ujar Udin Palisuri.

Museum ini, kata Udin cukup penting dan tidak hanya sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda purbakala tapi museum itu mampu bercerita kepada generasi mendatang.
"Makanya sudah saatnya Enrekang memikirkan tempat museum daerah, agar ceritera soal pahlawan dan sejarah kita, tetap dikenal oleh generasi kita yang akan datang," tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Enrekang, Chairul Latanro mengatakan, selain eks ruang pola kantor lama bupati, salah satu aset milik Pemda yang layak dijadikan museum daerah yakni eks restoran Nikita Zuka.

Bangunan ini dinilai layak karena tempatnya yang cukup strategis di pinggir poros Enrekang Toraja, tepatnya di Kampung Massemba Kota Enrekang. Jika ini dijadikan museum, lanjut Chairul, maka sangat representatif karena pemerintah daerah berencana menjadikan bangunan ini sebagai tempat memajang potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Enrekang.

"Pada dasarnya bagian aset mendukung soal rencana ini, apapapun keputusan pimpinan itulah yang akan kami jalankan. Kami hanya menunggu perintah atasan, kalau bagian aset dipanggil duduk bersama, maka tentu akan ada solusi yang kita dapatkan," tandasnya. (fajar)

Pemkab Gagas Festival Gunung Nona

ENREKANG -- Budaya lokal yang mulai terbenam oleh kemajuan teknologi coba disemarakkan kembali oleh Pemkab Enrekang melalui Festival Gunung Nona. Gunung Nona adalah gunung berbentuk
(maaf) alat kelamin wanita yang menjadi salah satu ikon wisata Enrekang.

Kepala Dinas Perhubungan Infokom Pariwisata dan Kebudayaan (DPIKP) Enrekang, H Lateng menuturkan, festival ini dihelat bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sulsel.
Festival Gunung Nona akan menjadi ajang menampilkan semua warisan budaya yang ada di Bumi
Massenrempulu, termasuk tari-tarian.

"Ajang ini juga akan jadi momen memperkenalkan objek wisata yang kita miliki. Enrekang sebenarnya kaya dengan objek wisata yang tidak kalah menariknya dari Tana Toraja, hanya saja objek-objek tersebut belum begitu dikenal," tutur Lateng, Senin, 29 Maret.

Terkait waktu pelaksanaan, pemerintah daerah masih akan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi mencari momen tepat.

Tapi kemungkinan akan dihelat berdekatan dengan Lovely December Tana Toraja yang sudah menjadi ajang tahunan. "Yang jelas tujuan utama kita adalah bagaimana kegiatan ini dikemas semeriah mungkin, sehingga wisatawan khususnya warga Massenrempulu di luar daerah bisa kembali melepas rindu di kampung halamannya," tandasnya.(fajar)

Situs Megalitikum Enrekang Terbesar di Sulsel

(Foto, Kasman/Fajar)

ENREKANG -- Warga Kabupaten Enrekang mingkin belum banyak yang mengatahui soal keberadaan situs megalitikum peninggalan nenek moyang sekitar 3.000 tahun silam di Desa Tondong Kecamatan Enrekang.

Situs berupa batu besar dengan panjang 250 meter dan lebar 60 meter ini, diklaim sebagai situs megalitikum terbesar di Sulsel. Di atas batu berukuran dua lapangan sepakbola itu, terdapat bangunan kuno berupa masjid yang menyerupai rumah panggung semi permanen.

Selain itu, di atas batu tersebut juga terdapat beberapa ukiran-ukiran kuno serta bekas pahatan batu berupa lubang seperti bekas tempat permainan dakon. Juga terdapat batu menyerupai meja konon menjadi altar tempat para raja terdahulu menjalankan ritual.

Di atas batu datar itu terdapat beberapa lubang pahatan yang diduga sebagai tempat memancang tiang bangunan orang-orang terdahulu. Kepala Balai Arkelologi Makassar, Muh Husni bersama tiga orang peneliti, didampingi Kepala Dinas Perhubungan Infokom Kebudayaan dan Pariwisata Enrekang, H Lateng beserta stafnya, dalam kunjungannya akhir pekan lalu mengaku takjub atas penemuan situs yang belum banyak diketahui masyarakat umum tersebut.

Menurut Muh Husni, situs ini akan diteliti lebih lanjut karena merupakan situs terbesar dan terlengkap di Sulsel. "Situs di Desa Tondon Enrekang ini akan menjadi ikon Sulsel sebagai situs megalitikum terlengkap," kata Muh Husni, diamini salah satu penelitinya, Hasanuddin.

Situs megalitikum yang sangat dikenal di Sulsel selama ini katanya, hanya tedapat di Soppeng dan Sinjai, tapi yang terbaru dan terbesar ditemukan adalah situs megalitikum di Desa Tondong itu.

"Kita akan melakukan penelitian lebih lanjut, kita akan mengklasifikasikan berapa titik lubang permainan dakon dan berapa jumlah lubang bekas tiang yang terdapat di atas batu tersebut," tutur Muh Husni.

Muh Husni menjelaskan, lubang permainan dakon itu biasanya digunakan orang terdahulu untuk menghitung hari, khususnya saat musim tanam. "Jadi orang-orang terdahulu itu lebih cerdas dan lebih tajam nalurinya,".

La Tinro Sesalkan Bantuan Sapi Sebesar Kambing

ENREKANG -- Bupati Enrekang La Tinro La Tunrung mengingatkan jajarannya berhati-hati menyalurkan bantuan untuk masyarakat. La Tinro meminta bantuan kepada masyarakat harus dijalankan dengan transparan.

La Tinro berharap, persoalan penyerahan bantuan sapi dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) di Kelurahah Lewaja, tidak lagi terulang di tempat lain.

Bantuan di Lewaja dipersoalkan karena 42 ekor sapi bantuan PNPM di Kelurahan Lewaja tidak rasional. Sapi yang dibagikan sebesar kambing, namun harga yang ditetapkan oleh pengelola bantuan mencapai Rp 6 juta per ekor.

"Berhati-hatilah menangani bantuan, jangan sampai menyisahkan persoalan yang berujung pada proses hukum," tandas La Tinro di sela-sela pelantikan camat Kamis petang, 11 Maret
Camat Curio dan Massalle yang selama ini hanya dijabat oleh pelaksana tugas, kini dijabat pejabat defenitif. Camat Curio dijabat Chandra Djaja, sementara Camat Masalle dijabat Syamsul Iwan.

Usai dilantik, Chandra Djaja mengatakan bahwa, Curio memiliki lahan pertanian seluas 35 hektare untuk pengembangan Kentang Kalosi. Usai melantik Camat Curio, La Tinro bersama rombongan Muspida langsung menuju ke Kecamatan Masalle untuk melantik Camat Masalle, Syamsul Iwan. (fajar)

Bebas, Lahan Terminal dan Jalan Lingkar

ENREKANG -- Pembangunan jalan lingkar jalur Pasar Sentral Enrekang-Kampung Massemba yang sempat terhambat karena terkendala pembebasan lahan warga, kini tuntas. Seluruh lahan warga termasuk tanaman perkebunan telah dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Enrekang, Muslimin mengungkapkan, anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan jalan lingkar itu telah tersalurkan dalam APBD tahun lalu. "Begitupun dengan pembebasan lahan untuk pembangunan terminal kabupaten, juga telah tuntas, total anggaran untuk pembebasan lahan jalan lingkar dan terminal mencapai Rp 2 miliar lebih," tandas Muslimin, Minggu, 14 Maret.

Dengan demikian kata dia, pembangunan jalan lingkar tersebut sudah bisa dilakukan saat ini, begitupun dengan pembangunan terminal. "Khusus untuk pembebasan lahan terminal, anggarannya mencapai Rp 1,2 miliar," ungkap Muslimin.

Untuk jalan lingkar kata Muslimin, karena merupakan jalan provinsi, maka pembangunan jembatan pada bagian jalan lingkar tanggung jawab provinsi. "Kalau jembatannya sudah rampung, maka daerah juga tentu sudah bisa menuntaskan pembangunan jalan lingkarnya," kunci dia. (fajar)

| Fajar Online | Lokal News | Ajatapareng | SABTU, 13 FEBRUARI 2010 | 19:16 WITA | 718 Hits Share | Posko Siaga Bencana Tunggu SK Bupati ENREKANG

ENREKANG -- Rencana Dinas Sosial, Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Enrekang membentuk posko siaga bencana alam terkendala Surat Keputusan (SK) Bupati.

"Kita belum bisa melakukan tindak lanjut di lapangan karena SK belum ditandatangani, tapi dalam waktu dekat itu akan segera ditandatangani," kata Kepala Dinas Sosial Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Enrekang, Umar Talitti Jumat, 12 Februari.

Sesuai konsep, posko siaga bencana akan dijaga PNS, termasuk pejabat, secara bergantian. Tugasnya memantau perkembangan serta potensi-potensi bencana, sehubungan musim hujan yang mengakibatkan rawan longsor dan banjir.

Petugas posko nantinya melakukan tindakan pertama saat terjadi bencana. Posko akan ditempatkan di Kantor Dinas Sosial Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Enrekang karena peralatan tanggap darurat semua berada di kantor itu. (fajar)

Dinas PU Tangani 136 Proyek

ENREKANG -- Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Enrekang menangani 136 paket proyek yang akan dikerjakan tahun ini. Sekretaris Dinas PU, Benny Mansyur, menjelaskan, 136 paket tersebut sudah termasuk beberapa paket luncuran yang belum sempat terbayarkan tahun anggaran 2010.

Paket luncuran tersebut sebenarnya sudah rampung 2009, namun belum sempat terbayarkan sehingga diluncurkan tahun ini. Menurut Benny, total anggaran ke 136 paket tersebut mencapai Rp 68 miliar, di dalamnya sudah termasuk honor panitia. Benny mengungkapkan bahwa paket proyek yang ditangani PU tahun ini mengalami penurunan sekitar 50 persen dibanding tahun lalu.

Proyek-proyek ini terdiri dari proyek rehabilitasi jalan 11 paket, pembangunan drainase 18 paket, serta irigasi 21 paket. "Sementara untuk air bersih tahun ini ada dua paket 2 paket serta Sarana Air Bersih (SAB) pedesaan sebanyak 17 paket," ujar Benny.

Ada juga sejumlah proyek bangunan gedung, jalan lingkungan, serta sarana olahraga. Tak ketinggalan pengerasan dan perintisan jalan. Dinas PU akan berupaya semua proses tender rampung paling lambat pekan kedua pada bulan Mei. "Itu bisa tercapai dengan catatan proses perencanaan (desain proyek) tidak terkendala, saat ini kita sudah perencanaan," kuncinya. (fajar)

Kasus Korupsi Dana Linmas

ENREKANG — Ratusan juta rupiah dana pengadaan pakaian dinas linmas untuk pengamanan pilgub Sulsel (2007) dan pilbup Enrekang (2008), tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Kedua terdakwa yakni Mantan Kepala Satol PP Enrekang, Abdullah Mudji serta rekanan yang mengadakan pakaian dinas linmas, Muh Idris Sadik.
Saat menjalani persidangan di engadilan Negeri Enrekang, Kamis, 11 Februari, dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Muh Idris mengakui proyek pengadaan pakaian dinas linmas bernilai Rp 500 juta tidak melaluli proses lelang atau tender. Muh Idris juga mengakui bahwa pengadaan yang dilakukan dua kali tersebut hanya berdasarkan kesepakatan lisan dengan terdakwa Abdullah Mudji yang saat itu bertindak selaku kuasa pengguna anggaran.
“Dari proyek tersebut, saya mendapatkan untung 15 persen, belum termasuk ongkos pengiriman barang dari Bandung ke Enrekang. Saya tahu proyek ini harus diumukan secara terbuka sebelum dikerjakan, tapi pikiran saya waktu itu yang penting saya sudah dapat proyek,” ujar Muh Idris. Saat dicecar pertanyaan oleh majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua
Ambo Masse dan hakim anggota Hasanuddin serta Muh Ibrahim, terungkap bahwa sedikitnya Rp 63 juta dana dari proyek tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Muh Idris. Dalam persidangan tersebut terungkap pula bahwa dana proyek tersebut juga diterima terdakwa Abdullah Mudji sebesar Rp 124 juta. “Dana sebesar Rp 63 juta pada terdakwa Muh Idris serta Rp 124 juta yang diterima oleh terdakwa Abdullah Mudji tidak bisa dipertanggungjawabkan,sehingga jika terbukti nanti, maka dana tersebut harus dikembalikan
ke kas negara,” kata anggota majelis hakim, Muh Ibrahim, usai sidang. (FAJAR)

Tunjangan Guru Nonsertifikasi Kurang Rp 1 M

ENREKANG -- Pembayaran tunjangan bagi guru non sertifikasi termasuk ratusan guru yang sudah tersertifikasi di Kabupaten Enrekang, belum bisa direalisasikan sampai saat ini. Pasalnya, dana yang ditransfer pemerintah pusat ke Pemkab Enrekang, mengalami kekurangan hingga Rp 1 miliar lebih.

Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) Enrekang, Chairul Latanro mengatakan hal itu kepada Fajar Sabtu, 30 Januari. Chairul menjelaskan, anggaran yang ditransfer pemerintah pusat ke Pemkab Enrekang, hanya sebesar Rp 6,571 miliar

Sementara jumlah guru non sertifikasi di Kabupaten Enrekang sesuai data Dinas Pendidikan Enrekang, mencapai 2.241 orang. Tunjangan yang harus diterima guru non sertifikasi tersebut sesuai Kepres No 52 tahun 2009 yakni Rp 250 ribu per bulan. Jika jumlah guru non sertifikasi 2.241 orang dikalikan Rp 250 ribu dikalikan 12 bulan, maka total yang harus dibayarkan sebesar Rp 6,723 miliar.

Selain itu, jumlah guru non sertifikasi yang juga belum menerima tunjangan sertifikasinya yakni 318 orang dikalikan Rp 250 ribu dikalikan 12 bulan, maka jumlahnya mencapai Rp 954 juta. "Jika tunjangan guru non sertifikasi dan guru sertifikasi harus dibayarkan keseluruhan, maka total anggaran yang dibutuhkan yakni Rp 7,677 miliar, sementara dana transfer dari pusat hanya Rp 6,571 miliar.

Ada kekurangan Rp 1 miliar lebih," jelas Chairul. Kekurangan ini, ungkap Chairul, telah dilaporkan Bupati ke pemerintah pusat, namun belum ada jawaban resmi. Hal inilah, kata dia yang menyebabkan tunjangan belum bisa dibayarkan. "Sebenarnya kita sudah siap untuk bayarkan dengan dana yang sudah ada, hanya saja karena adanya kekurangan itu sehingga harus dikoordinasikan dulu, jadi para guru diminta bersabar dulu," kuncinya. (kas)

Kopi Kalosi "Dikuasai" Orang Asing

ENREKANG -- Kopi arabica typica atau yang terkenal dengan sebutan kopi kalosi, kini telah disertifikatkan oleh warga Amerika Serikat. Hal itu diungkapkan Bupati Enrekang, La Tinro La Tunrung di hadapan tim agropolitan dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Sabtu, 30 Januari.

Kopi kalosi ini diklaim cukup langka karena hanya bisa tumbuh di dua negara, yakni Brasil dan Indonesia, dan satu-satunya Kabupaten di Indonesia yang bisa menghasilkan kopi jenis ini hanya Kabupaten Enrekang.

"Kopi jenis inilah yang pernah menembus pasar Eropa tahun 60-an silam, bahkan Letter of Credit (L/C) pertama terbit di Indonesia yakni dari penjualan kopi kalosi ke Eropa. Tapi sayang tanpa diketahui, kopi kalosi ini sudah disertifikatkan atas nama warga Amerika," ungkap La Tinro.

Karena sudah langka, tim agropolitan Enrekang dari Unhas telah berupaya melakukan pemurnian bibit kopi tersebut dan kini bibit kopi yang bernilai ekonomi tinggi ini, sudah bisa didapatkan kembali. Namun Pemkab Enrekang harus menghadapi kenyataan bahwa pemegang sertifikat kopi kalosi ini bukan lagi atas nama Pemkab Enrekang.

"Karena sudah disertifikatkan oleh orang asing, maka terpaksa kita harus rela mengganti nama kopi kalosi menjadi kopi arabica typica Bungin, apa boleh buat, begitulah kenyataannya," sesal La Tinro. Sekedar diketahui, kopi ini hanya bisa tumbuh di kecamatan Bungin satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Enrekang, untuk itu kopi ini diganti nama enjadi kopi arabica tyfica bungin.

La Tinro juga menginstruksikan kepada Dinas Pertanian dan Perusda Enrekang untuk segera mengurus sertifikat kentang kalosi yang juga telah dimurnikan oleh tim agropolitan Unhas, sebelum mengalami nasib yang sama dengan kopi kalosi.

Kentang kalosi ini juga punya ciri tersendiri dan sudah langka, namun kini mulai dimunculkan kembali melalui teknologi cultu jaringan. Kepala Dinas Pertanian Enrekang, Andi Rusdianti yang dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui jika kopi kalosi ini telah disertifikatkan oleh warga Amerika.

"Saya juga baru tahu setelah diungkapkan oleh bupati, sebenarnya pengurusan sertifikat kopi kalosi ini sudah kita urus di Depkum Ham melalui Perusda Enrekang, tapi karena sudah ada pemegang sertifikat atas nama kopi kalosi, maka terpkasa kita harus ganti nama," ujarnya. (kas)

Rp 3,1 Miliar, Piutang APBD di 15 SKPD

ENREKANG -- Sebanyak 15 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemkab Enrekang, berukang ke kas daerah senilai Rp 3,1 miliar. Temuan itu sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2009 terhadap penggunaan anggaran 2008.

Ke 15 SKPD itu antara lain Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Rumah Sakit Umum, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Kantor Kebersihan dan PJU, Kantor Satpol PP, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dinas Perekonomian, Peruda serta Kantor Kecamatan Cendana.

Sekretaris Tim Tindak Lanjut yang juga Kepala Bagian Hukum Setda Enrekang, Syafruddin Shopi mengatakan temuan tersebut bukan kerugian negara. Alasannya, temuan itu merupakan dana pihak ketiga atau piutang yang belum tertagih.

"Misalnya dana bantuan modal untuk usaha koperasi dan usaha kecil yang menunggak pada unit usaha, termasuk dana pihak ketiga seperti denda rekanan yang mengerjakan proyek. Yang paling besar adalah denda rekanan yang belum terbayarkan," ujar Syafruddin Shopi, Jumat, 29 Januari.

Untuk itu kata dia, menjelang masa tender tahun 2010, seluruh SKPD diminta untuk memerhatikan rekanan yang masih memiliki kewajiban pembayaran denda. "Perusahaan atau rekanan yang masih punya kewajiban pembayaran denda, tidak boleh diikutikan tender sebelum menyelesaikan kewajibannya," tandasnya.

Khusus temuan di KPU Enrekang, menurut Syafruddin, terkait penggunaan anggaran pada pemilihan bupati tahun 2008 lalu. "Temuan itu menyangkut biaya rental kendaraan yang dilakukan oleh anggota KPU, namun biaya itu dinilai oleh BPK tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga BPK menjadikannya temuan dan harus dikembalikan," tandasnya. (fajar)

JPU Siapkan 13 Saksi dalam Sidang Korupsi Pakaian Dinas

ENREKANG -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah siap-siap menjerat terdakwa kasus korupsi pengadaan pakaian Dinas Linmas pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Enrekang. JPU dari Kejaksaan Negeri Enrekang menyiapkan 13 saksi untuk persidangan.

Saksi tersebut akan dihadirkan ke persidangan untuk membuktikan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pakaian Dinas Linmas pada 2007 dan 2008. Total kerugian negara mencapai Rp 224 juta.

JPU Suherman, mengatakan, ke-13 saksi tersebut terdiri atas dua orang dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kantor Satpol PP Enrekang, dua orang camat, satu bendahara Satpol PP, tiga dari panitia lelang serta masing-masing satu orang dari BPKP, Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), serta salah satu pedagang pakaian dari Parepare selaku pembanding harga.

"Dua saksi lainnya yang akan kita hadirkan adalah saksi mahkota. Perkara ini dua berkas, satu berkas untuk terdakwa Abdullah Mudji dan satu berkas untuk terdakwa Muh Idris. Kedua terdakwa ini akan menjadi saksi secara silang," jelas Suherman yang diamini S Jaya Negara yang juga bertindak sebagai JPU, Senin, 25 Januari.

Suherman menjelaskan, hingga saat ini, saksi yang sudah menjalani pemeriksaan dalam persidangan delapan orang. Mereka dari PPTK, panitia lelang, camat, bendahara, dan saksi mahkota. (fajar)

Lagi, Mutasi Besar-besaran Eselon III

ENREKANG -- Bupati Enrekang, La Tinro La Tunrung, kembali akan melakukan mutasi secara besar-besaran terhadap pejabat eselon III. Tidak menutup kemungkinan, mutasi juga melibatkan pejabat eselon II.

Rencana itu disampaikan Sekretaris Kabupaten Enrekang, M Amiruddin. Dia menegaskan, untuk lebih menyempurnakan jalannya roda pemerintahan, mutasi tersebut mutlak dilakukan. Mengenai, jadwalnya Amiruddin belum mengetahui.

Ditambahkan, saat ini Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Enrekang telah merampungkan daftar nama-nama pejabat yang akan dilantik itu dalam waktu dekat. "Kami sudah susun nama-nama pejabat yang akan dimutasi," kata Amiruddin, Senin, 25 Januari.

Pekan lalu, 25 kepala sekolah dan pejabat eselon IV dilantik sebagai mutasi tahap awal. Menurut Amiruddin, mutasi tahap kedua pada 2010 ini dilakukan bersamaan pengisian jabatan staf ahli Sekretariat Daerah (Setda).

Staf ahli tersebut terdiri atas tiga orang dengan latar belakang keahlian berbeda. Setda butuh staf ahli bidang pemerintahan, pertanian, serta ekonomi. (fajar)

Kinerja Buruk, Distan Harus Berbenah

ENREKANG -- Kinerja Dinas Pertanian (Distan) yang masuk dalam kategori buruk sesuai hasil analisis beban kerja Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN) bekerja sama Pemkab Enrekang mengundang keprihatinan dari lembaga nonpemerintah.

Direktur advokasi Wahana Strategis Intelektual Muda Massenrempulu (Wasiad), Abdul Syukur Djamadi, mengatakan bahwa kondisi ini sangat ironis. Apalagi, visi misi Enrekang, yaitu kabupaten agropolitan yang mandiri justru tidak didukung unit kerja terkait.

Mestinya, kata Syukur, Dinas Pertanian harus memperlihatkan kinerja sebagai salah satu pionir dalam pencapaian visi misi itu, bukan sebaliknya. "Tanda-tanda keberhasilan visi misi tersebut belum tampak dan terkesan tidak ada perubahan dengan tahun-tahun sebelumnya," kata Syukur, Senin, 18 Januari.

Dinas Pertanian diharapakan mampu menjadi ujung tombak. Bukan sebaliknya, tidak mampu memberikan hasil positif dan bahkan terkesan lamban dan seolah-olah tidak mengetahui arah kebijakan Pemkab.

Kepala Dinas Pertanian Enrekang, Andi Rusdianto yang dihubungi terpisah mengaku merespons positif kritikan dan saran yang dilakukan masyarakat. "Itu cukup bagus karena memang kita harus senantiasa untuk meningkatkan kinerja demi kesejahteraan masyarakat," kata Rusdianto. Rusdianto berjanji segera melakukan pembenahan-pembenahan untuk peningkatan kinerja Dinas Pertanian. (fajar)

Cakke-Baraka akan Mulus

ENREKANG -- Janji Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk mempermulus jalan poros yang menghubungkan Cakke, Kecamatan Anggeraja dengan Kecamatan Baraka segera direalisasikan. Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah mengalokasikan anggaran Rp 4 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010 ini untuk membenahi jalan poros itu.

Jalur tersebut kini memang masih dalam kondisi rusak parah. Warga setempat berkali-kali mengeluh mengingat jalan itu adalah akses utama yang menghubungkan Anggeraja dengan beberapa kecamatan lain seperti Kecamatan Buntu Batu, Malua, serta Bungin.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Enrekang, Werang Umar, menjelaskan, poros Cakke-Baraka akan menggunakan beton sepanjang dua kilometer. "Poros Cakke-Baraka sebenarnya delapan kilometer, tetapi kami mengerjakan dua kilometer dulu dengan menggunakan beton, bukan lagi aspal," kata Werang, Jumat, 15 Januari.

Perbaikan poros tersebut secara bertahap karena anggaran tidak cukup jika cukup jika dilakukan sekaligus. Selain poros Cakke-Baraka, Kecamatan Curio (Pelali-Sumbang) juga mendapat alokasi anggaran betonisasi Rp 1 miliar lebih.

"Poros Curio ini merupakan paket lanjutan yang telah dikerjakan sebelumnya. Kami berharap sudah tuntas tahun ini," ujarnya. (fajar)

Curnak Marak, Komisi I Panggil Polres

ENREKANG -- Pencurian ternak (curnak) yang marak di Kabupaten Enrekang akhir-akhir ini disikapi Komisi I DPRD Enrekang. Komisi I memanggil jajaran Polres Enrekang untuk melakukan (hearing) atau rapat dengar pendapat, Kamis, 14 Januari.

Anggota Komisi I, Muhammad Senal, mengatakan bahwa aksi perncurian curnak berupa sapi dan kerbau akhir-akhir ini membuat peternak resah. Anehnya, kata dia, aksi pelaku pencurian dinilai melecehkan pihak kepolisian karena terang-terangan meninggalkan jejak. Pelaku meninggalkan kepala kerbau atau sapi yang dipenggal.

"Modus ini satu sikap yang sudah melecehkan kepolisian. Biasanya, pelaku berupaya menghilangkan jejak, tapi kini justru memperlihatkan jejak di tempat umum," kata Senal.

Menurut Senal, pelaku pencurian ini sudah mengetahui kondisi di dalam suatu daerah. Buktinya, saat pihak kepolisian sedang melakukan operasi di salah satu tempat, maka pelaku pencurian juga melakukan aksinya di tempat yang berbeda.

Menanggapi pernyataan Senal itu, Wakapolres Enrekang, Kompol Muhammad Takdir, mengakui maraknya aksi curnak tersebut dengan pelaku yang terkesan sudah melecehkan institusi kepolisian. Demikian pula pelecehan terhadap pemerintah hingga ke tingkat desa.

Untuk itu, kata dia, semua masalah ini dapat diatasi dengan melibatkan partisipasi aktif dari warga khususnya pemerintah setempat. "Memang kami kekurangan personel. Setiap Polsek hanya ada 13 personel. Tapi bukan itu menjadi alasan untuk tidak melakukan pengamanan pada masyarakat. Tapi kami juga sangat membutuhkan kerja sama pemerinta dan masyarakat," kata Takdir. (fajar)

Rubing Divonis Delapan Bulan

ENREKANG -- Rubing, anggota DPRD Enrekang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dijatuhi vonis delapan bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Enrekang, Kamis, 14 januari.

Rubing terbukti melakukan tindak pidana karena menyebabkan seorang warga Kecamatan Maiwa atas nama Muh Husen meninggal dunia. Rubing yang menggunakan mobil dinas DPRD Enrekang jenis Mitsubishi Kuda DD 42 V menabrak Husen di jalan raya, Oktober 2009.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Ambo Masse dan dua anggota masing-masing Muh Ibrahim dan Sera Achmad tersebut menyatakan terdakwa Rubing terbukti bersalah. Saat kejadian, terdakwa mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan di atas 60 kilometer per jam.

"Selain itu, terdakwa sudah melihat ada warga yang sedang menuntun traktor di tepi jalan dari jarak enam meter lebih. Namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraan, sehingga menabrak korban," demikian penjelasan majelis hakim.

Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa menggunakan mobil dinas DPRD untuk keperluan pribadi. Kala itu, terdakwa bermaksud untuk menjenguk keluarganya yang dirawat di Makassar.

Yang meringankan karena terdakwa berlaku sopan dalam pengadilan dan sudah berdamai dengan keluarga korban, termasuk membayar uang santunan sebesar Rp 30 juta kepada ahli waris korban.
Menanggapi putusan tersebut, baik terdakwa Rubing maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan pikir-pikir.

JPU Kejari Enrekang, Tuwo, mengatakan, jika terdakwa dan JPU menerima putusan itu, maka Rubing langsung dieksekusi dan dijebloskan ke dalam rumah tahanan negara. (kas)

Wabup Ragu Data Kemiskinan BPS

Kamis, 14-01-10 | 19:39 | 15 View Wabup Ragu Data Kemiskinan BPS ENREKANG -- Wakil Bupati Enrekang, Nurhasan, ragu dan mempertanyakan keakuratan data tentang angka kemiskinan di Kabupaten Enrekang yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) sejak 2006. Saat membuka lokalatih paket Program Penanggulangan Kemisikinan Perkotaan (P2KP) di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Enrekang, Rabu, 13 Januari, Nurhasan mengatakan bahwa data tentang angka kemiskinan di Enrekang masih sangat membingungkan. Pasalnya, kata dia, data yang dikeluarkan BPS 2006 berbeda dengan data yang dimiliki Badan Kependudukan dan Dinas Kesehatan Enrekang. Dalam data BPS disebutkan bahwa angka kemiskinan di Enrekang hingga tahun 2006 tergolong tinggi yang mencapai 52 ribu jiwa lebih atau 12 ribu rumah tangga. Sementara data Badan Kependudukan dan Dinas Kesehatan, angka kemiskinan tidak lebih dari 30 ribu jiwa dari total penduduk Enrekang sekitar 215 ribu jiwa. "Ini yang sangat membingungkan, mana yang harus kita percaya, apakah data BPS yang hanya melakukan pendataan secara sampel dan dilakukan lima tahun sekali, atau data badan kependudukan yang dilakukan setiap tahun. Kalau mengacu kepada data kependudukan, maka Kabupaten Enrekang masuk dalam lima besar terbaik dalam penanggulangan kemiskinan. Namun hal itu berbeda dengan data BPS,� ujar Nurhasan. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya maksimal untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut. Salah satunya dengan menyiapkan dana pendamping sebesar Rp 2,5 miliar untuk pendampingan program P2KP. "Penanggulangan kemiskinan ini harus melibatkan semua elemen, termasuk LSM dan insan pers," katanya. Wakil ketua DPRD Enrekang, M Taming mengatakan bahwa DPRD akan mengagendakan rapat dengar pendapat dengan BPS, Badan Kependudukan, dan Dinas Kesehatan untuk melakukan pencocokan data tersebut. �Kita juga ingin menyamakan data dan persepsi agar bisa fokus dan searah dalam melakukan pengentasan kemiskinan. Jika data tidak akurat, mana mungkin kita bisa berbuat maksimal,� jelas Taming. (kas)

Hakim Terima DIPA, Dua Sidang Ditunda

ENREKANG -- Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas Linmas pada Kantor Satpol Pamong Praja Enrekang dengan terdakwa Abdullah Mudji dan Muh Idris serta kasus kecelakaan lalu lintas dengan terdakwa anggota DPRD Enrekang, Rubing, terpaksa ditunda di Pengadilan Negeri Enrekang, Senin, 11 Januari.

Penundaan dua agenda tersebut dilakukan karena Ketua Majelis Hakim, Ambo Masse, tidak dapat memimpin sidang karena sedang dinas ke luar daerah. Ketua majelis sedang melakukan tugas dinas ke Makassar untuk menerima Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Kejati Sulsel.

"Dengan demikian, sidang ditunda hingga Senin pekan depan," kata Hasanuddin, hakim anggota yang mengadili kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas Linmas.

Sesuai rencana, sidang kasus korupsi tersebut akan mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Enrekang, Suherman dan S Jaya Negara. Saksi tersebut adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Enrekang, Imran Bidohang dan Camat Enrekang, Andi Sapada.

Selain sidang Korupsi, sidang pembacaan putusan untuk terdakwa anggota DPRD Enrekang, Rubing, dalam kasus kecelakaan lalu lintas terpaksa ditunda karena alasan yang sama. (fajar)

Februari, UU LLAJ Efektif Berlaku

ENREKANG -- Mulai awal Februari, Polres Enrekang efektif menerapkan Undang-undang Nomor 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Jika ada yang melanggar, polisi lalu lintas langsung menindak.

Penegasan itu disampaikan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Enrekang, AKP Muhiddin Yunus. Sampai saat ini, pihaknya masih melakukan sosialisasi dan berakhir akhir Januari. "Jika sudah efektif, pengendara yang melanggar langsung ditindak sesuai aturan yang berlaku," kata Muhiddin, Jumat, 8 Januari.

Dia mencontohkan, pengendara wajib menyalakan lampu di siang hari dan menggunakan helm standar, serta harus kendaraan dilengkapi kaca spion dan knalpot standar. Demikian pula kelengkapan berkendara seperti membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). "Jika ada yang dilanggar, maka langsung ditilang," ujar Muhiddin. (fajar)

Jembatan Gantung Berfungsi Lagi

ENREKANG -- Jembatan gantung yang menghubungkan Kelurahan Juppandang dan Kelurahan Galonta di Kota Enrekang akhirnya kembali difungsikan mulai Senin, 5 Januari. Berfungsinya jembatan yang sempat rusak akibat ditabrak container itu setelah perbaikan rampung.

"Syukur karena perbaikan di bagian jembatan yang rusak sudah rampung," kata Dandim 1419 Enrekang, Letkol Herdiyana Prabudi. Jembatan yang disiapkan khusus untuk pejalan kaki tersebut, selama ini tidak dapat dilalui setelah ditabrak mobil kontainer.

Jembatan peninggalan Belanda itu merupakan jalur utama para pelajar serta masyarakat umum. Namun akibat ditabarak truk kontainer, jembatan itu tidak berfungsi selama kurang lebih tujuh bulan.

Kodim 1419 Enrekang lalu diberi tanggung jawab memperbaiki jembatan itu sejak awal Desember. Dana perbaikan sebesar Rp 200 juta ditanggung fifty-fifty (50-50) antara Pemkab Enrekang dan pemilik kontainer. (fajar)

225 Guru Berebut Jatah ke Malaysia

ENREKANG -- Rencana Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk memberangkatkan guru ke luar negeri untuk studi banding tahun ini disambut antusias. Sebanyak 225 guru berebut jatah untuk studi banding ke Malaysia yang dijadwalkan Januari ini.

Pemkab Enrekang melalui Dinas Pendidikan hanya memberi kesempatan bagi 35 guru. Supaya lebih fair, Dinas Pendidikan memberlakukan sistem tes untuk menjaring 35 guru yang dianggap layak untuk berangkat.

Peserta yang mengikuti tes merupakan guru dari berbagai tingkatan sekolah, mulai SD, SMP, hingga SMA. Tes dilakukan di SMP Negeri 1 Enrekang, Kamis, 31 Desember. Tes sehari tersebut menggunakan 10 ruangan.

Kepala Dinas Pendidikan Enrekang, Muh Arfah Rauf, mengatakan bahwa melalui tes tersebut, maka para guru yang berangkat itu betul-betul terbaik di antara yang baik. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah kemampuan Bahasa Inggris, bisa mengoperasikan computer, serta memiliki kemampuan khusus.

"Ini harus diseleksi karena keberangkatan mereka ke Malaysia bukan untuk jalan-jalan, tapi akan dibimbing khusus selama dua pekan di Institute Aminuddin Baki Kuala Lumpur," kata Arfah, Jumat, 1 Januari.

Setelah mengikuti pelatihan di Malaysia, 35 guru tersebut harus mampu mengaplikasikan apa yang telah didapatkan selama mengikuti studi banding. "Setelah pulang, harus disalurkan ke siswa dan rekan-rekan sesama guru," harapnya. (kas)