Kasus Korupsi Dana Linmas

ENREKANG — Ratusan juta rupiah dana pengadaan pakaian dinas linmas untuk pengamanan pilgub Sulsel (2007) dan pilbup Enrekang (2008), tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Kedua terdakwa yakni Mantan Kepala Satol PP Enrekang, Abdullah Mudji serta rekanan yang mengadakan pakaian dinas linmas, Muh Idris Sadik.
Saat menjalani persidangan di engadilan Negeri Enrekang, Kamis, 11 Februari, dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Muh Idris mengakui proyek pengadaan pakaian dinas linmas bernilai Rp 500 juta tidak melaluli proses lelang atau tender. Muh Idris juga mengakui bahwa pengadaan yang dilakukan dua kali tersebut hanya berdasarkan kesepakatan lisan dengan terdakwa Abdullah Mudji yang saat itu bertindak selaku kuasa pengguna anggaran.
“Dari proyek tersebut, saya mendapatkan untung 15 persen, belum termasuk ongkos pengiriman barang dari Bandung ke Enrekang. Saya tahu proyek ini harus diumukan secara terbuka sebelum dikerjakan, tapi pikiran saya waktu itu yang penting saya sudah dapat proyek,” ujar Muh Idris. Saat dicecar pertanyaan oleh majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua
Ambo Masse dan hakim anggota Hasanuddin serta Muh Ibrahim, terungkap bahwa sedikitnya Rp 63 juta dana dari proyek tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Muh Idris. Dalam persidangan tersebut terungkap pula bahwa dana proyek tersebut juga diterima terdakwa Abdullah Mudji sebesar Rp 124 juta. “Dana sebesar Rp 63 juta pada terdakwa Muh Idris serta Rp 124 juta yang diterima oleh terdakwa Abdullah Mudji tidak bisa dipertanggungjawabkan,sehingga jika terbukti nanti, maka dana tersebut harus dikembalikan
ke kas negara,” kata anggota majelis hakim, Muh Ibrahim, usai sidang. (FAJAR)