SUASANA PENERIMAAN CPNS KAB. ENREKANG DAN TARAJA UTARA

inilah beberapa foto kondisi penerimaaan CPNS kab. Enrekang dan Kab. Toraja utara yang berhasil saya abadikan selama proses pemasukan berkas di kedua kabupaten tersebut. foto diambil pada hari kamis, 2 hari sebelum penutupan pendaftaran.








para pelamar yang antri menunggu panggilan.


Di BKD enrekang ini, terbagi 3 loket untuk memasukkan berkas lamaran yaitu loket untuk tenaga kesehatan, tenaga teknis dan untuk formasi guru. sesaknya pelamar hingga jam 5 sore, masih ada sekitar puluhan orang yang belum mengambil kartu kendali mereka.
kendala utama yang penulis temui di Enrekang adalah tentang masalah legalisir nilai yang menurut pihak BKD harus timbal balik sehingga tak sedikit pelamar yang terpaksa harus ditolak berkas mereka. tak ada kejelasan lengkap tentang syarat itu, seorang pelamar yang sempat saya wawancarai bahkan menurunkan niatnya pada hari itu untuk memasukkan berkas lamarannya.
menurut dia, syarat itu tidak dijelaskan terlebih dahulu di pengumuman awal sehingga pelamar bisa lebih dini untuk mengatisipasi syarat tersebut.
Hal lain yang sangat pelamar keluhkan adalah tenda tempat berteduh yang kapasitasnya sangat kecil sehingga para pelamar harus berteduh di samping kantor BKD atau di masjid. bahkan banyak dari pelamar yang rela berdiri di depan loket, sehingga suasana di depan loket tempat memasukkan berkas menjadi sesak.







suasana pelamar di toraja utara.



Sementara di toraja utara sendiri, pada hari jumat, pelamar membludak dan memenuhi semua tenda yang disiapkan oleh panitia. yang sangat disesalkan adalah loket yang disiapkan panitia hanya 1 untuk semua formasi, sehingga pendaftar pun harus rela mengantri. bahkan ada yang memasukkan lamaran pada hari kamis, masih harus menunggu kartu kendali pada hari jumat sehingga hari terakhir itu penuh dengan sesak, hingga puku 18.00 sorepun pelamar masih banyak yang menunggu dan penderitaan pelamar semakin lengkap dengan turunnya hujan.(adminfoto)

Warga Nilai Anggota Dewan Mandul

ENREKANG -- Kinerja wakil rakyat selama setahun lebih duduk di kursi DPRD Enrekang dinilai belum memuaskan masyarakat. Sebanyak 30 anggota dewan dinilai masih mandul. Keluhan itu terungkap dari forum layanan SMS dengan tema: Menakar Kinerja DPRD Enrekang Selama 14 bulan duduk di Kursi Parlemen. Forum yang difasilitasi tokoh pemuda Enrekang, Naja itu dengan cara membuka layanan SMS bagi masyarakat Massenrempulu, termasuk yang berada di luar daerah.

Dari 71 tokoh masyarakat yang dimintai tanggapan, tak seorangpun memberi penilaian positif terhadap kinerja DPRD. Semua berharap para legislator meningkatkan kinerja. "Ada 71 tokoh masyarakat Massenrempulu yang berkomentar. Semua menyatakan belum puas atas kinerja anggota dewan kita.

Mereka yang berkomentar, di antaranya pengurus Himpunan Keluarga Massenrempulua (Hikma), akademisi, serta tokoh masyarakat," ujar Naja di Enrekang, Rabu 27 Oktober.

Persoalan yang dikritik masyarakat, di antaranya kurangnya pengawasan DPRD terkait pelaksanaan pembangunan, anggota dewan lebih memilih melakukan kegiatan ke luar daerah ketimbang menemui masyarakat. Selain itu, bukti kemandulan DPRD lanjutnya, tidak adanya peraturan daerah yang dihasilkan melalui inisitif dewan. Semua perda yang dihasilkan merupakan hasil gagasan eksekutif.

"Selain itu, tidak ada lembaga seperti LSM yang aktif memberikan kritikan, termasuk pers. Karena itu, pers diminta lebih proaktif dalam mengawasi kegiatan DPRD," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Enrekang, Chairul Tahir dalam tanggapannya mengaku cukup bersyukur dengan adanya kritikan tokoh masyarakat tersebut. "Itu bagus sebagai bahan evaluasi. Namun tolong juga jangan hanya mengeritik anggota dewan. Harus ada solusi yang ditawarkan. Kalau perlu mari kita duduk bersama mencari solusi," ajak Chairul.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi II, Arfan Renggong. Meski demikian, Arfan mengaku kinerja dewan selama ini sudah cukup maksimal, khususnya dalam melakukan pengawasan serta menyalurkan aspirasi masyarakat. "Selama ini dalam satu bulan minimal dua kali kita turun lapangan. Tapi kalau masih dinilai masih kurang maksimal, ini tentu menjadi motivasi untuk lebih baik lagi ke depan," tandasnya. (fajar)

Warga Lebang Minta Jembatan

ENREKANG -- Desa Lebang Kecamatan Cendana, delapan kilometer dari ibu kota Kabupaten Enrekang belum bisa dijangkau kendaraan roda empat (mobil). ke desa itu, warga masih harus melintasi jembatan gantung.

Kendaraan yang bisa ke desa ini, juga masih sangat terbatas, hanya motor. Desa penghasil jagung itu dipisahkan dengan Sungai Saddang. Warga yang ingin keluar desa, harus menyeberangi sungai atau lewat jembatan gantung.

Pejabat, termasuk bupati dan wakil bupati yang berkunjung ke desa itu masih harus naik motor. Paling tidak hal itu masih terlihat pada pelantikan Kepala Desa (Kades) Lebang, Kamis petang 28 Oktober lalu.

Bupati Enrekang La Tinro la Tunrung bersama wakilnya Nurhasan harus dibonceng motor. Tak pelak lagi, kedatangan bupati dan wakilnya itu menjadi kesempatan bagi warga menyampaikan uneg-uneg.

Warga meminta dibangunkan jembatan untuk memudahkan akses kendaraan, khususnya mobil keluar-masuk desa. "Kalau sudah ada jembatan, kami tidak susah lagi saat ke pasar, apalagi kalau menjual hasil panen seperti jagung. Kami tidak perlu lagi mengeluarkan ongkos besar," warga, Nasruddin di sela-sela pelantikan Kades Lebang, Rusdi.

Selain bupati, pelantikan kades itu juga disaksikan Wakil Bupati (Wabup) Enrekang, Nurhasan, Ketua Komisi III DPRD, Budi Jaya Palisuri, serta Asisten I Pemkab Enrekang, Kasmin Karumpa. (fajar)

Poros Enrekang-Toraja Longsor Lagi

ENREKANG -- Poros Kabupaten Enrekang ke Kabupaten Tana Toraja ambles lagi, di kilometer tujuh, tepatnya di kampung Kulinjang Kelurahan Tuara Kecamatan Enrekang, Sabtu 30 Oktober.
Bahu jalan sepanjang lima dengan lebar tiga meter ambles setelah hujan mengguyur wilayah itu dalam
sepekan terakhir. Kondisi ini mengakibatkan badan jalan pada jalur ini nyaris terputus.

Bahu jalan yang dapat dilalui kendaraan saat ini tersisa 2.5 meter. Jika hujan terus menguyur, bahu jalan tersebut bisa terputus. Retakan tanah mulai tampak. Kendaraan seperti truk yang bermuatan
berat diminta berhati-hati saat melintas di jalur tersebut. Kondisi tanah di sepanjang jalan tersebut cukup labil sehingga rawan terjadi longsor.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Enrekang, Benny Mansyur yang dikonfirmasi Minggu 31 Oktober mengatakan, penanganan jalur tersebut bukan wewenang Pemkab Enrekang. Poros itu menjadi tanggung jawab Balai Besar Jalan Nasional Makassar.

Hal senada diungkapkan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Enrekang, Werang Umar. Werang menurutkan, pemkab tidak berwenang membenahi jalur pascalongsor. Jalan itu wewenang Balai Besar Jalan Nasional.

"Jadi pembenahannya merupakan kewenangan Balai Besar Jalan Nasional. Bukan pemkab. Namun saya lihat sudah ada pembenahan, meski masih selalu longsor," ujarnya. (fajar)