ENREKANG -- Kinerja wakil rakyat selama setahun lebih duduk di kursi DPRD Enrekang dinilai belum memuaskan masyarakat. Sebanyak 30 anggota dewan dinilai masih mandul. Keluhan itu terungkap dari forum layanan SMS dengan tema: Menakar Kinerja DPRD Enrekang Selama 14 bulan duduk di Kursi Parlemen. Forum yang difasilitasi tokoh pemuda Enrekang, Naja itu dengan cara membuka layanan SMS bagi masyarakat Massenrempulu, termasuk yang berada di luar daerah.
Dari 71 tokoh masyarakat yang dimintai tanggapan, tak seorangpun memberi penilaian positif terhadap kinerja DPRD. Semua berharap para legislator meningkatkan kinerja. "Ada 71 tokoh masyarakat Massenrempulu yang berkomentar. Semua menyatakan belum puas atas kinerja anggota dewan kita.
Mereka yang berkomentar, di antaranya pengurus Himpunan Keluarga Massenrempulua (Hikma), akademisi, serta tokoh masyarakat," ujar Naja di Enrekang, Rabu 27 Oktober.
Persoalan yang dikritik masyarakat, di antaranya kurangnya pengawasan DPRD terkait pelaksanaan pembangunan, anggota dewan lebih memilih melakukan kegiatan ke luar daerah ketimbang menemui masyarakat. Selain itu, bukti kemandulan DPRD lanjutnya, tidak adanya peraturan daerah yang dihasilkan melalui inisitif dewan. Semua perda yang dihasilkan merupakan hasil gagasan eksekutif.
"Selain itu, tidak ada lembaga seperti LSM yang aktif memberikan kritikan, termasuk pers. Karena itu, pers diminta lebih proaktif dalam mengawasi kegiatan DPRD," ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Enrekang, Chairul Tahir dalam tanggapannya mengaku cukup bersyukur dengan adanya kritikan tokoh masyarakat tersebut. "Itu bagus sebagai bahan evaluasi. Namun tolong juga jangan hanya mengeritik anggota dewan. Harus ada solusi yang ditawarkan. Kalau perlu mari kita duduk bersama mencari solusi," ajak Chairul.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi II, Arfan Renggong. Meski demikian, Arfan mengaku kinerja dewan selama ini sudah cukup maksimal, khususnya dalam melakukan pengawasan serta menyalurkan aspirasi masyarakat. "Selama ini dalam satu bulan minimal dua kali kita turun lapangan. Tapi kalau masih dinilai masih kurang maksimal, ini tentu menjadi motivasi untuk lebih baik lagi ke depan," tandasnya. (fajar)
Dari 71 tokoh masyarakat yang dimintai tanggapan, tak seorangpun memberi penilaian positif terhadap kinerja DPRD. Semua berharap para legislator meningkatkan kinerja. "Ada 71 tokoh masyarakat Massenrempulu yang berkomentar. Semua menyatakan belum puas atas kinerja anggota dewan kita.
Mereka yang berkomentar, di antaranya pengurus Himpunan Keluarga Massenrempulua (Hikma), akademisi, serta tokoh masyarakat," ujar Naja di Enrekang, Rabu 27 Oktober.
Persoalan yang dikritik masyarakat, di antaranya kurangnya pengawasan DPRD terkait pelaksanaan pembangunan, anggota dewan lebih memilih melakukan kegiatan ke luar daerah ketimbang menemui masyarakat. Selain itu, bukti kemandulan DPRD lanjutnya, tidak adanya peraturan daerah yang dihasilkan melalui inisitif dewan. Semua perda yang dihasilkan merupakan hasil gagasan eksekutif.
"Selain itu, tidak ada lembaga seperti LSM yang aktif memberikan kritikan, termasuk pers. Karena itu, pers diminta lebih proaktif dalam mengawasi kegiatan DPRD," ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Enrekang, Chairul Tahir dalam tanggapannya mengaku cukup bersyukur dengan adanya kritikan tokoh masyarakat tersebut. "Itu bagus sebagai bahan evaluasi. Namun tolong juga jangan hanya mengeritik anggota dewan. Harus ada solusi yang ditawarkan. Kalau perlu mari kita duduk bersama mencari solusi," ajak Chairul.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi II, Arfan Renggong. Meski demikian, Arfan mengaku kinerja dewan selama ini sudah cukup maksimal, khususnya dalam melakukan pengawasan serta menyalurkan aspirasi masyarakat. "Selama ini dalam satu bulan minimal dua kali kita turun lapangan. Tapi kalau masih dinilai masih kurang maksimal, ini tentu menjadi motivasi untuk lebih baik lagi ke depan," tandasnya. (fajar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar