Lalu Lintas Pasar Sudu Semrawut

ALLA -- Arus lalu lintas poros Enrekang-Toraja, terutama di Pasar Sudu Kecamatan Alla dikeluhkan pengguna jalan. Setiap hari kemacetan sulit dihindarkan. Pengaturan lalu lintas yang semrawut dianggap sebagai biang keroknya.

Kemucunculan terminal liar dianggap sebagai penyebab kemacetan tersebut. Beberapa sopir angkutan umum terkesan menjadikan lokasi tersebut sebagai terminal liar. Bahkan setiap hari badan jalan trans nasional itu dijadikan sebagai tempat parkir kendaraan antardaerah. Mereka menunggu penumpang.

Kemacetan lebih diperparah ketika bertepatan dengan hari ramai Pasar Sudu yakni Selasa dan Jumat. Selain angkutan umum yang menjadikan badan jalan sebagai tempat parkir, para pedagang kaki lima juga menjadikan sebagian badan jalan sebagai lokasi jualan.

Akibatnya kendaraan yang melintas di titik tersebut harus merangkak untuk melewati celah-celah kendaraan parkir dan para pedagang kaki lima. Belum lagi kendaraan angkutan umum yang keluar masuk kompleks pertokoan pasar.

Kasat Lantas Polres Enrekang, AKP Muhiddun Yunus, Minggu 30 Mei mengaku, kondisi arus lalu lintas di Pasar Sudu macet setiap hari, khususnya pada hari ramai pasar. Muhiddin mengaku telah rutin melakukan pemantauan ke lokasi itu dalam beberapa pekan terakhir. "Dalam usaha mengatasi kemacetan tersebut, satlantas berencana mendirikan pos lalu lintas terpadu di titik tersebut," ujarnya.

Pos terpadu itu lanjutnya, dijaga beberapa petugas setiap hari, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Stapol PP). "Kita sudah mulai membangun pos terpadu di Pasar Sudu. Kalau pos itu rampung, maka diharapkan kemacetan sudah bisa diatasi," imbuhnya.

Muhiddin mengakui kalau selama ini sebagian angkutan umum menjadikan badan jalan sebagai tempat menunggu penumpang. Di lokasi tersebut memang belum ada rambu lalu lintas. "Rambu lalu lintas memang belum ada di depan Pasar Sudu. Tapi setelah pos terpadu rampung, saya kira kemacetan sudah bisa diatasi," harapnya. (fajar)

Jaksa Dalami Dugaan Korupsi DAK

ENREKANG -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Enrekang terus mendalami kasus dugaan korupsi pada pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) 2007 yang diterima beberapa SD. Meski belum jelas, namun kejari mulai mencium adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan DAK tersebut.

Kasi Intel Kejari Enrekang, Harifin Sanrang di ruang kerjanya, Senin 31 Mei mengatakan, penyidik masih terus melakukan pendalaman untuk membuktikan ada-tidaknya tindakan korupsi pada pengelolaan DAK 2007.

Harifin mengakui, telah memeriksa puluhan kepala SD yang menerima dana dari pemerintah pusat tersebut. Termasuk beberapa pejabat Dinas Pendidikan Enrekang.

Saat ini lanjut Harifin, kejari tengah menginventarisasi data para rekanan (kontraktor) yang terlibat dalam pengelolaan DAK 2007. "Sekarang kita masih menginventarisiasi data rekanan yang mengerjakan proyek DAK. Data rekanan itu kan masih kocar-kacir. Masih perlu kita inventarisasi," jelasnya.

Untuk diketahui, jumlah SD yang menerima DAK 2007 lalu sebanyak 51. Sedangkan anggaran setiap sekolah sebesar Rp 250 juta. (fajar)

Warga Takut Gunakan Elpiji

ENREKANG -- Ledakan tabung elpiji yang belakangan ini marak diberitakan membuat sebagian warga Kabupaten Enrekang takut menggunakan tabung elpiji tiga kilogram. Mereka khawatir menjadi korban.
Tak pelak lagi, sebagian tabung dan kompor gas satu mata yang telah disalurkan melalui kecamatan masih menumpuk di rumah kepala lingkungan. Warga enggan datang mengambil jatahnya.

Pantauan di Kota Enrekang, Senin 31 Mei terlihat beberapa kepala lingkungan mengaku sudah berkali-kali mengimbau dan meminta warga datang mengambil jatahnya, namun hanya sebagian yang datang. "Saya juga heran kenapa warga seolah-olah tidak membutuhkan tabung dan kompor.

Padahal semua warga, khususnya di lingkungan saya sudah beritahu," ungkap Abdul Hakim Yasin, Kepala Lingkungan Bunga Walie, Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang.

Beberapa ibu rumah tangga juga mengaku takut menggunakan tabung elpiji pembagian pemerintah dengan alasan sering menonton adanya ledakan dan kebakaran akibat tabung melalui televisi. "Saya bukan tidak membutuhkan tabung gas dan kompor. Cuma saya masih trauma kalau melihat berita di televisi soal ledakan tabung gas," kata Haerani, 47 tahun, warga Kelurahan Juppandang Enrekang.

Ibu tiga anak itu mengaku belum berniat mengambil jatah tabung dan komporn di kelurahan dengan alasan takut. Apalagi kata dia, tidak ada sosialisasi bagaimana penggunaan elpiji yang aman.

Terpisah Sekkab Enrekang, M Amiruddin juga mengaku banyak menerima informasi tentang ketakutan warga menggunakan tabung elpiji tiga kilogram tersebut. Hal itu lanjut Amiruddin, telah dikomunikasikan ke pertamina. Jawabannya pertamina mengaku telah memberi penjelasan bagaimana tabung elpiji tiiga kilogram tersebut. (fajar)

Gaji ke-13 Masih Tunggu Juknis ENREKANG -- Pembayara

ENREKANG -- Pembayaran gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang makin mendekati kebenaran. Sekarang pemkab sisa menunggu petunjuk teknis (juknis) pembayarannya.

Bupati Enrekang, La Tinro La Tunrung menegaskan, pembayaran gaji ke-13 PNS sudah siap. Namun pemkab masih menunggu juknis dari pemerinrtah pusat. Pernyataan itu sekaligus meluruskan rumor yang berkembang bahwa gaji ke-13 dibayarkan Juni.

La Tinro menjelaskan, pembayaran gaji ke-13 selalu mengacu pada juknis dari pemerintah pusat. Namun juknis dimaksud belum diterima pemkab. Tapi berdasarkan usulan yang masuk, banyak yang menyarankan sebaiknya dibayarkan Juni dengan alasan bertepatan tahun ajaran baru bagi siswa. Namun ada juga yang menyatakan sebaiknya dibayarkan bertepatan Ramadan.

"Nanti kita pertimbangkan kalau juknisnya sudah ada. Kita akan segera bayarkan," ujar La Tinro melalui telepon seluler, Jumat 28 Juni.
Namun demikian lanjutnya, para PNS tidak perlu was-was. Gaji ke-13 tetap dibayarkan mengingat anggarannya sudah dimasukkan ke APBD 2010.

Untuk membayarkan gaji ke-13 tersebut menurut dia, pemkap telah menyiapkan anggaran sama dengan besaran satu bulan gaji PNS lingkup Pemkab Enrekang sebesar Rp 13 miliar. "Gaji ke-13 ini, besarannya mencapai Rp 13 miliar lebih, termasuk gaji tenaga pendidik atau guru," kuncinya. (fajar)

SK CPNS 2009 Segera Dibagikan

ENREKANG -- Ini kabar cukup menggembirakan bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Wakil Bupati (Wabup) Enrekang, Nurhasan telah mengungkapkan kalau surat keputusan (SK) mereka yang lulus pada formasi 2009 lalu segera dibagikan.

Wabup menyebutkan SK para CPNS tersebut dibagikan pekan depan. "SK CPNS 2009 dibagikan pekan depan, antara 1 Juni atau 2 Juni," ujar Nurhasan melalui telepon seluler, Jumat 28 Mei.

Sebelumnya, CPNS formasi 2009 lingkup Pemkab Enrekang mempertanyakan lambannya pembagian SK mereka. Mereka membandingkan CPNS kabupaten/kota lain yang telah menerima SK sejak awal Mei lalu.

Nurhasan mengungkapkan, pembagian SK dilakukan secara serentak pada CPNS, baik formasi honorer maupun umum termasuk sekretaris desa yang jumlahnya mencapai 400 orang lebih. Kepastian penyerahan SK itu diketahui setelah seluruh proses administrasi CPNS rampung di BAKN perwakilan Makassar.

Setelah SK CPNS 2009 dibagikan lanjut dia, selanjutnya giliran CPNS formasi 2008 mengikuti diklat prajabatan. "Prajabatan CPNS formasi 2008 berlangsung paling lambat pertengahan Juni mendatang," sebutnya. (fajar)

PDAM Benahi Pipa Dalam Kota

ENREKANG -- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Enrekang melakukan pembenahan jaringan pipa distribusi air. Sasaran awal jaringan pipa dalam kawasan Kota Enrekang.

Direktur PDAM Enrekang, Abdul Saman Bompeng, Kamis 27 Mei menjelaskan, pipa distribusi yang selama ini difungsikan sudah berumur di atas 30 tahun sehingga gampang bocor atau pecah. Karena itu semua jaringan dalam kota diganti dengan pipa baru.

"Pergantian pipa jaringan distribusi ditargetkan rampung tahun ini. Dengan demikian pelayanan PDAM diharapkan tidak terganggu lagi dengan seringnya terjadi pipa bocor," ujar Saman Bompeng seraya
menambahkan, proyek pergantian pipa distribusi air tersebut ditangani Dinas Pekerjaan Umum (PU) Enrekang.

Sebelumnya, Abdul Saman mengungkapkan, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang belum berencana menaikan tarif PDAM. Pemkab bertekad terus meningkatkan pelayanan lebih dulu.
Setelah pelayanan dinilai sudah maskimal menurut dia, pemkab selanjutnya memikirkan penyesuaian tarif.

Terpisah Kepala Bidang Pengairan dan Irigasi Dinas PU Enrekang, Abdul Hafid mengungkapkan anggaran yang digunakan dalam pembenahan jaringan pipa distribusi air dalam Kota Enrekang itu mencapai Rp 9 miliar.

Selain dalam kota lanjutnya, jaringan perpipaan di Maroangin Kecamatan Maiwa juga mendapat anggaran Rp 1.3 miliar. "Total anggaran pembenahan pipa distribusi di dua kota ini mencapai Rp 11 miliar. Namun dalam kontrak hanya Rp 10.3 miliar," jelas Abdul Hafid. (fajar)

Makan Dangke Pecahkan Rekor MuRI

ENREKANG -- Pemkab Enrekang berhasil mencatatkan prestasi di Museum Rekor Dunia Indonesia (MuRI). Target rekor MuRI makan dangke, sokko pulu' mandoti, dan terapung di atas air selama delapan jam terpecahkan, Sabtu 15 Mei.

Khusus rekor terapung di air selama delapan jam di air tawar, dilakukan oleh Wakil Kepala Kepolisian Resor Enrekang, Kompol M Takdir. Rekor yang diraih M Takdir merupakan rekor baru bahkan diklaim sebagai rekor dunia.

Warga sangat antusias menyaksikan pemecahan rekor MuRI sejak pagi di lima titik yang disiapkan panitia. Sebelumnya, panitia hanya menargetkan 10.000 warga yang ikut berpartisipasi makan dangke dan sokko pulu mandoti. Namun setelah dilakukan perhitungan, jumlah warga yang mengikuti pemecahan rekor mencapai 18.000 orang.

Partisipasi warga tidak hanya dari kota Enrekang saja, tapi juga berasal dari 12 kecamatan di Kabupaten Enrekang. Ruas jalan di dalam kota Enrekang sempat macet total oleh aksi pemecahan rekor tersebut. Bahkan pada saat pembagian makanan berlangsung, panitia kewalahan mengatasi ribuan warga.

Bupati Enrekang, La Tinro La Tunrung, mengaku terharu dengan tercapainya rekor Muri, apalagi setelah melihat besarnya antusiame warga. " Kami berbangga atas pencapaian prestasi ini, apalagi dukungan warga ternyata sangat besar. Saya berterima kasih, sebab ini untuk daerah kita," kata La Tinro, sesaat sebelum menerima piagam rekor MuRI.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan upaya Pemkab Enrekang mengadakan kegiatan pemecahan rekor sebagai salah cara mengangkat nama daerah. "Tentu kegiatan ini bukti adanya masyarakat yang selalu ingin bersama pemerintah membangun daerahnya," kata Syahrul.

Syahrul tiba di Lapangan Lapangan Randangan, Enrekang menggunakan helikopter bersama Ketua DPRD Sulsel, HM Roem. Lurah dan kepala desa dimintanya membantu bupati meningkatkan kinerja mencapai pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga tujuh persen tahun ini.

Kunjungan kerja Syahrul di Enrekang juga menutup Pra Porda cabang olahraga karate yang telah berlangsung selama dua hari. Syahrul berjanji menambah hadiah Rp 1 juta kepada atlet yang memperoleh gelar juara. (Fajar)

Empat Kelurahan Menunggak PBB

ENREKANG -- Menunggak pajak bumi dan bangunan (PBB) tidak hanya terjadi di kota, tapi di kabupaten juga demikian. Di Kabupaten Enrekang misalnya. Dari 122 desa dan kelurahan yang mempunyai pokok ketetapan PBB 2009 lalu, empat kelurahan di antaranya masih memiliki tunggakan.

Keempat kelurahan dimaksud masing-masing Juppandang, Galonta, Lewaja, serta Kelurahan Puserren. Kondisi itu diakui Kepala Bidang Penerimaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Enrekang, Abdul Latif, Minggu 16 Mei.

Tunggakan PBB keempat kelurahan tersebut masing-masing Kelurahan Juppandang sebesar Rp 24.556,369 dari pokok ketetapan pajak sebesar Rp 92.670.503. Kemudian Kelurahan Puserren sebesar Rp 4.132.346 dari pokok ketetapan pajak sebesar Rp 20.999.566.

Lalu Kelurahan Lewaja, masih menunggak sebesar Rp 2.437.812 dari target PBB sebesar Rp 12.082.309. Terakhir Kelurahan Galonta, masih menunggak PBB 2009 sebesar Rp 2.629.933 dari target Rp 23.034.919.
Abdul Latif mengaku tidak bisa memaksakan para lurah melunasi tunggakan PBB tersebut. Penyebabnya, objek pajak yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi lapangan.

Hal itu menurut dia, terjadi lantaran adanya kebijakan pemerintah pusat menaikkan PBB tahun lalu. Ironisnya, setelah adanya kenaikan, beberapa objek pajak mengalami kenaikan yang tidak rasional karena adanya kesalahan perhitungan.

Pemerintah kabupaten (pemkab) lanjut Abdul Latif, tidak dapat mengubah ketetapan setiap objek
pajak tersebut meski sudah jelas terjadi kesalahan. Petetapan itu kewenangan pemerintah pusat. Daerah hanya melakukan penagihan sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).

Misalnya PBB untuk rumah, ada warga yang sebelumnya hanya membayar Rp 50 ribu, namun setelah ada kenaikan, tiba-tiba melonjak menjadi Rp 1 juta. Dengan kondisi itu tentu saja warga menolak membayar. Persoalan seperti itu yang menjadi kendala para lurah dalam menagih PBB. "Karena itu kita juga harus maklum jika ada kelurahan yang menunggak," tandasnya. (Fajar)

Poros Enrekang Toraja Longsor

ENREKANG -- Poros trans nasional yang menghubungkan Enrekang-Tana Toraja longsor di kilometer tujuh Kelurahan Tuara kampung Kulinjang Kabupaten Enrekang, Minggu malam, 2 Mei. Beruntung longsor tidak begitu parah dan cepat terantisipasi.

Material longsor berupa batu dan tanah yang menutupi badan jalan cepat disingkirkan menggunakan alat berat eskavator. Namun demikian, longsor ini sempat membuat arus lalu lintas macet total sekitar lima jam. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Enrekang melalui Kabag Humas Setda Enrekang, Abdul Gani mengimbau warga tetap waspada dan dapat sigap mengantisipasi longsor.

"Sekarang musim hujan, kondisi geografis wilayah kita (Kabupaten Enrekang) memang rawan longsor, makanya pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar lebih waspada, khususnya jika hujan," kata Gani, Senin, 3 Mei.

Selain bahaya longsor, berbagai penyakit kata dia juga rawan di musim hujan, seperti demam berdarah. Makanya, warga diminta tetap menjaga kebersihan di sekitar lingkungannya.(fajar)

Fajar Akan Bangun Hotel di Enrekang

MAKASSAR -- Komisaris Utama PT Media Fajar, HM Alwi Hamu berencana membangun hotel di Kabupaten Enrekang. Keberadaan hotel ini diharapkan bisa merangsang masuknya investor untuk berinvestasi di Bumi Massenrempulu.

Rencana pembangunan hotel di Enrekang diutarakan Alwi Hamu saat menerima kunjungan silaturahmi Bupati Enrekang, La Tinro La Tunrung di lantai empat Fajar Graha Pena, Sabtu, 1 Mei. Silaturahmi itu juga dihadiri Komisaris PT Media Fajar, Zulkifli Gani Ottoh, yang juga ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel.

Alwi Hamu mengungkapkan, sesuai perencanaan, hotel yang akan dibangun di Enrekang berlantai empat. Hotel ini juga akan dilengkapi bangunan pertokoan, sehingga memberikan kemudahan bagi tamu hotel saat berbelanja.

"Nantinya ada semacam Pena Mart yang akan buka 24 jam. Dengan demikian, tamu tidak akan merasa jenuh saat berkunjung ke Enrekang," ujar Alwi Hamu di hadapan La Tinro.
Dia menjelaskan, kehadiran hotel bisa menjadi perangsang bagi investor lain masuk ke Enrekang berinvestasi. Efeknya, tentu pembangunan di Kabupaten Enrekang tumbuh lebih cepat lagi.

Alwi Hamu juga menyatakan bahwa Media Fajar Grup memiliki komitmen mendorong kemajuan pembangunan di setiap daerah di Sulsel.

Sementara itu, La Tinro La Tunrung dalam kesempatan itu menyatakan bahwa kunjungannya ke Fajar selain bersilaturahmi, juga melakukan tukar pikiran dengan HM Alwi Hamu terkait rencana pembangunan di Kabupaten Enrekang.

La Tinro menjelaskan, saat ini salah satu investor asing akan membangun pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di kabupaten Enrekang. Nilai investasinya mencapai triliunan rupiah.

"PLTA ini rencananya berkapasitas 170 megawatt. Sekarang sudah dalam tahap pengurusan perizinan. Makanya saya datang bertukar pikiran dengan Pak Alwi Hamu, selaku pengusaha yang punya banyak pengalaman," tutur La Tinro.

La Tinro juga merespons rencana Fajar Grup membangun hotel di kabupaten Enrekang. Bahkan, kata La Tinro, tidak menutup kemungkinan Pemkab Enrekang akan bekerja sama dengan Fajar di bidang lain untuk kemajuan Kabupaten Enrekang. (fajar)

Nurmaningsih, Guru SD Terpencil Berprestasi

ENREKANG -- Bertugas di desa terpencil tidak membuat Nurmaningsih patah semangat mengukir prestasi. Penugasan sebagai guru di sekolah terpencil justru menjadi motivasi untuk terus berprestasi. Atas kerja kerasnya membina siswa, Nurmaningsih mendapatkan piagam penghargan dari Dinas Provinsi Sulsel sebagai guru terpencil berprestasi.

Piagam penghargaan diserahkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, H Patabai Pabokori, di hadapan ratusan orang yang hadir pada peringatan Hari Pendidikan Nasional di Bantaeng, Minggu, 2 Mei. Nurmaningsih yang bertugas di SD Bulo, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, berhasil menyisihkan para guru terpencil lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Arfah Rauf berterima kasih atas jasa Nurmaningsih. Kiprahnya sebagai guru terpencil terbaik otomatis mendiongkrak citra Kabupaten Enrekang di bidang pendidikan. Enrekang juga dinobatkan sebagai daerah terbaik pengelolaan kantin kejujuran.

"Kita bersyukur bisa menorehkan beberapa prestasi ini," kata Arfah, Minggu, 2 Mei. Arfah menambahkan, penghargaan akan memicu semangat peningkatan mutu pendidikan Enrekang. (fajar)

Tim Khusus Usut PT Pos

ENREKANG -- Polres Enrekang membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan pemalsuan atau penipuan di PT Pos Enrekang. Tim khusus yang dibentuk akhir pekan lalu ini disepakati setelah penyidik Polsek Enrekang melakukan gelar perkara di ruang Kapolres Enrekang AKBP Made Sutersen.

Hasil gelar perkara menyebutkan dugaan pemalsuan atau penyalahgunaan SK pensiunan PNS dan veteran yang dijadikan agunan pinjaman di sejumlah koperasi diduga melibatkan banyak orang. Fakta yang terungkap, bahwa benar ada kredit ganda nasabah pensiunan. Ada pensiunan yang resmi mencairkan kredit di satu koperasi, namun tanpa sepengetahuan bersangkutan, SK-nya dijadikan agunan oleh oknum tertentu di koperasi lain.

Kapolres Enrekang, AKBP Made Sutersen belum bisa mengekspos detail dugaan pelanggaran dalam kasus ini karena dikhawatirkan pihak yang terlibat akan berupaya menghilangkan barang bukti.
Ketua Komisi III DPRD Enrekang, Budi Djaya Palisuri yang sebelumnya berjanji akan memanggil PT Pos Cabang Enrekang mulai ciut.

Komisi III mengurungkan niatnya menggelar rapat dengar pendapat tersebut. "Saat ini saya fikir tidak usah dulu dipanggil (PT Pos) biarkan mereka selesaikan dulu secara internal," ujar Budi. (fajar)

Tokoh Masyarakat Adukan PNPM Pisew

ENREKANG -- Tokoh masyarakat Taulo Kecamatan Alla mengeluhkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PNPM-Pisew) tahun 2010. Mereka menilai pembagian PNPM-Pisew tidak merata dan tidak adil.

Keluhkan itu disampaikan langsung kepada anggota DPRD dari daerah pemilihan Kecamatan Alla, Mule. Tokoh masyarakat Taulo, Kaharuddin didampingi Kepala Dusun Malelegalonggong, Saharuddin mengungkapkan, program PNPM-pisew di wilayah mereka sejak dua tahun terakhir, tidak dinikmati seluruh masyarakat.

Program yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur desa itu, kata Kaharuddin, hanya diberikan pada daerah tertentu. Sehingga masyarakat merasa ada ketidakadilan dan pilih kasih dalam penempatan lokasi proyek program ini.

"Di Desa Taulo hanya tiga dusun, tapi sudah delapan paket proyek PNPM yang masuk, tak satupun yang diberikan ke Dusun Malelegalonggong," tutur Kaharuddin, Senin, 3 Mei.

Ketua Fraksi Partai Hanura, Mule berjanji akan mengusulkan komisinya membahas masalah ini dengan pihak terkait. Apalagi, bukan hanya Desa Taulo yang mengalami hal seperti ini, tapi hampir semua desa. "Hal serupa terjadi di desa Pana Kecamatan Alla, dari desa lain juga banyak keluhan serupa yang kami terima, jadi perlu dilakukan pemanggilan intsansi terkait," tutur Mule.

Fasilitator PNPM-Pisew Kabupaten Enrekang, Asiah Sabaruddin mengatakan, program PNPM murni atas usulan masyarakat.
"Program PNPM ini terwujud atas usulan masyarakat, bukan dari fasilitator, sehingga persoalan di Desa Taulo ini akan kami konfirmasikan ke fasilitator kecamatan," tandas Asiah.(fajar)