Bupati Enrekang Harap Penyaluran Beras Sejahtera Tepat Sasaran

Bupati Enrekang, Muslimin Bando, membuka rapat koordinasi bantuan sosial pangan beras sejahtera (Rastra) di Pendopo Rujab Bupati Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Rabu (30/1/2019).

Dalam kesempatan itu, Muslimin Bando, meminta agar pendistribusian Rastra tahun ini harus tepat sasaran.

Apalagi, penerima manfaatnya memang betul-betul masyarakat yang membutuhkan dan sudah didata oleh Kementrian Sosial.

"Bantuan sosial Rastra adalah untuk masyarakat yang membutuhkan, olehnya itu harus tepat sasaran dan diawasi hingga sampai ke penerima, tolong ini dijaga dengan ketat agar tepat waktu dan sasaran," kata Muslimin Bando.

Ia menegaskan, bantuan Rastra yang disalurkan harus betul-betul beras yang berkualitas.

Sebab, Enrekang ini merupakan salah satu pemasok air ke persawahan yang ada di beberapa daerah penghasil beras.

"Jadi saya minta, agar berasnya harus yang berkualitas untuk meningkatkan gizi masyarakat. Masa beras jelek dikirim ke Enrekang, saya kasih kembali kalau berasnya jelek," ujar Muslimin.

Rapat koordinasi tersebut yang diikuti oleh Forkopimda, camat, lurah dan desa se-Kabupaten Enrekang.

Perayaan HUT ke-59 Kabupaten Enrekang Bakal Dipusatkan di Kecamatan Alla

Kabupaten Enrekang bakal genap berusia 59 tahun pada 19 Februari 2019 mendatang.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang mulai melakukan rapat persiapan pembentukan panitia untuk perayaan HUT ke-59 tersebut.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Enrekang, Asman itu diikuti oleh seluruh pimpinan OPD dan Forkopimda lingkup Pemkab Enrekang.

Menurut Asman, peringatan HUT ke-59 Kabupaten Enrekang bakal dipusatkan di Lapangan Sepak Bola Belajen, Kecamatan Alla'.

"Tadi kita sudah rapat awal penyusunan komposisi kepanitian dan disepakati Kadis Pertanian sebagai ketuanya serta peringatan HUT dipusatkan di Kecamatan Alla'," kata Asman usai rapat.

Ia menjelaskan, dalam rapat tersebut belum ada pembahasan terkait konsep acara, tamu undangan atau pun peresmian gedung.

Sebab, rapat tersebut baru merupakan rapat awal pembentukan panitia. Terkait konsep acara akan dibahas dalam rapat panitia selanjutnya.

"Belum ada konsep acara karena kita baru bentuk panitia, tadi sudah sempat dibahas ada ekpos pembangunan dan kebudayaan tapi itu belum final," ujar Asman.(*)

Wabup Asman Sebut Angka Kemiskinan di Enrekang Menurun

Wakil Bupati Enrekang, Asman, mengklaim angka kemiskinan di Kabupaten Enrekang mengalami penurunan tahun 2018 lalu. Menurutnya, angka kemiskinan menurun sekitar 1,01 persen jika dibandingkan dengan tahun 2017 lalu.

Tahun 2017 lalu angka kemiskinan mencapai 13,5 persen sedangkan di tahun 2018 jumlahnya tersisa 12,49 persen.

"Itu berdasarkan data nasional yang dipresentasikan bulan lalu di Makassar pada Rapat koordinasi (Rakor) terkait angka kemiskinan di Sulsel," kata Asman kepada TribunEnrekang.com, Kamis (31/1/2019).

Ia menjelaskan, menurunnya angka kemiskinan bisa dilihat dari mulai bergeraknya perekonomian di masyarakat.

"Perekonomian kita sudah mulai bergerak, termasuk dengan mulai meningkatnya bidang pertanian kita," ujarnya.

Ia menambahkan, tahun ini pihaknya sudah menyiapkan beberapa program unggulan untuk menekan angka kemiskinan, seperti pemetaan warga miskin.

Serunya Berbelanja di Pasar Mammesa, Beli Jajanan Tanpa Rupiah

Enrekang - Kolaborasi komunitas pemuda Massenrempulu dan Generasi Pesona Indonesia (GenPI) menghadirkan pasar rakyat digital bernama Pasar Mammesa di kawasan destinasi wisata alam Pinus, Dante Pine, Kelurahan Tanete, Kecamatan Angeraja, Kabupaten Enrekang, Minggu, 9 Desember 2018.

Sekitar seribuan orang memadati kawasan pasar berkonsep alam ini. Dari anak-anak hingga ibu-ibu tumpah ruah dan hilir mudik menikmati sajian pedagang yang menjajakan kopi, aneka macam kue tradisional, dan aksesori.

Tidak hanya itu, panitia menyediakan permainan anak-anak, seperti egrang, bakiak, lompat tali, dan lainnya.

Sambil berbelanja dan bermain pengunjung dapat menikmati sajian musik dari panggung hiburan yang disediakan panitia yang merupakan gabungan komunitas di Kabupaten Enrekang. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan alam.

Uniknya, di pasar ini mata uang rupiah tidak berlaku. Mata uang yang berlaku di Pasar Mammesa ini hanya uang benggolo. Uang ini merupakan alat tukar yang pernah berlaku di tempo dulu ketika pemerintah Indonesia belum menetapkan rupiah sebagai alat tukar. Uang benggolo aslinya merupakan uang berbahan timah.

"Jadi, para pengunjung harus menukarkan uang rupiahnya di Bank Benggolo yang berada di lokasi pasar. Satu benggolo senilai Rp 5 ribu dan 2 benggolo bernilai Rp 10 ribu, " kata Hardiono, Ketua kegiatan Pasar Mammesa, ini di lokasi.

Menurut dia, untuk bertransaksi di gerai-gerai pasar, pengunjung harus menggunakan uang benggolo. Jadi, uang rupiah dikonverasi ke uang benggolo yang wujudnya kayu, yang dibuat panitia.

"Uang ini sebagai wujud kreativitas panitia. Uang ini juga memudahkan kami menghitung transaksi yang terjadi selama pasar dibuka, " kata dia.

Empat Pejabat Sudah Layak Diganti

ENREKANG -- Perpanjangan masa pensiun pejabat eselon II dan beberapa pejabat eselon III di Kabupaten Enrekang kembali mendapat sorotan dari berbagai pihak.
 

Sebelumnya, beberapa pejabat mempertanyakan perpanjangan masa pensiun empat pejabat eselon dua. Kini, sorotan serupa datang dari Lembaga Pemerhati Masyarakat Massenrempulu. Melalui ketuanya, Dachlan Kasim, ia menilai para pejabat yang disebutkan namanya dalam SK perpanjangan tersebut sudah tak laik pakai lagi. Bahkan, ia menyarankan agar keputusan Baperjakat tersebut kembali dirombak. Artinya, jika memang tidak memenuhi syarat, lebih baik diganti. "Masih ada banyak pejabat muda yang berkompeten di bidang itu. Hanya, persoalannya karena mereka tidak diorbit ke tingkatan lebih atas. Tapi sebenarnya, mereka juga bisa," terangnya, Selasa, 10 Januari. Meski begitu, 

Dachlan juga mengakui jika memang ada regulasi yang mengatur tentang itu. Apalagi, jika keputusan penambahan masa bakti tersebut juga didukung sepenuhnya oleh Bupati Enrekang, Haji La Tinro La Tunrung. "Ini memang dilema. Sebab memang ada regulasinya. Dan juga ini kan tergantung pada bupati. Kalau bupati masih mau pakai tenaga mereka, pastilah diperpanjang," sesalnya. Kepala BKD Enrekang, Yuyu Yuhaeni yang dikonfirmasi menegaskan, hasil keputusan perpanjangan tersebut sebelumnya telah dibahas tim Baperjakat. Dan hal itu telah melalui berbagai pertimbangan. Lagipula pihaknya, kata dia, hanya mengusulkan nama-nama pejabat yang bakal pensiun enam bulan sebelum pensiun kepada bupati. "Setelah ada instruksi, barulah tim Baperjakat membahasnya untuk dikeluarkan keputusan," terangnya kemarin. Selanjutnya, kata dia, perpanjangan masa pensiun ini telah diatur dalam PP 65 tahun 2010. "Di situ disebutkan, pejabat eselon satu dan dua masa baktinya bisa diperpanjang hingga 60 tahun. Asal memenuhi syarat yang juga sudah diatur sebelumnya," tambahnya. Terkait empat pejabat yang dimaksud, Yuyu mengatakan, pihaknya telah menerima hasil pemeriksaan dokter. Isinya, yang bersangkutan dianggap masih fit dan bugar menjalankan tugas. "Jadi, kalau ada yang tidak setuju, itu hanya oknum. Ini kan sudah di-Baperjakat-kan. Yang jelas mereka masih laik," katanya. Meski begitu, pihak internal tim Baperjakat sendiri tampaknya tidak sependapat dengan hal ini. 

Seperti yang diberitakan sebelumnya, salah seorang anggota tim Baperjakat, Kasmin Karumpa bahkan dengan tegas mengatakan, Pemkab bakal rugi jika memperpanjang masa kerja para pejabat yang bakal pensiun tersebut. "Untuk apa diperpanjang kalau syaratnya untuk diperpanjang saja tidak bisa dipenuhi. Mending kita cari generasi baru yang lebih efektif dan produktif," katanya, beberapa hari lalu. 

Ditambahkannya, bila seseorang ingin diperpanjang masa pensiunnya. Yang bersangkutan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Makanya, Asisten I Pemkab Enrekang itupun meminta tim baperjakat kembali membahas hal ini dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. "Ketentuan itu ada empat, yakni melewati proses selektif, prestasi kerja, punya kelebihan dan memiliki kondisi tubuh yang masih fit. Ya dia masih sehat. kalau tidak begitu ya lebih baik jangan," tegasnya. (parepos)

Harga Pupuk Berpotensi Naik

ENREKANG -- Minimnya stok pupuk yang terjadi mulai berimbas ke harga. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Enrekang, Baharuddin Santiago memprediksi, mandeknya distribusi pupuk ke daerah bisa membuat harganya ikut naik.
Menurutnya, cuaca buruk memang menjadi penghambat kelancaran distribusi ke pelosok. Bahkan ia yakin, harga pupuk, khususnya jenis urea tak lama lagi bakal naik. Dari Rp80ribu menjadi Rp90ribu sekilo. Ia menjelaskan, kondisi tersebut telah terjadi sekira tiga hari terakhir. Banyak distributor pupuk yang enggan melaut karena cuaca di laut lagi tidak bersahabat. "Saat ini cuacanya memang ekstrim. Saya juga sudah suruh anggota cek ke Makassar. Ternyata betul kendalanya karena itu," jelasnya, Selasa 10 Januari. Ditambahkannya, karena hal itu, banyak pula daerah di Sulsel yang mengalami kondisi serupa. Jadi, kelangkaan pupuk bukan cuma di Kabupaten Enrekang. "Daerah lain juga masih begitu. Khusus Enrekang, laporan kelangkaan sudah ada dari Buttu Batu dan Malua. Stok urea dan ZA di sana juga sekarang lagi terbatas," lanjutnya. Meski begitu, ia memprediksi, tak lama lagi kondisi seperti ini bakal kembali normal. "Dua atau tiga hari lagi penyalurannya akan normal lagi. Tapi harganya tetap akan naik. Khuhusnya urea," pungkasnya kemarin. (parepos)

35 Pelatih Ikut Kursus Standar AFC

ENREKANG — Untuk meningkatkan mutu sepakbola di Kabupaten Enrekang, Pengurus Cabang (Pengcab) PSSI Enrekang memprakarsai kegiatan kursus kepelatihan Nasional dengan standarisasi AFC sebagai induk sepakbola di Asia.
Kegiatan ini, diikuti sekira 35 orang pelatih klub di daerah itu. Kursus kepelatihan Lisensi D Nasional ini, merupakan kali pertama dilakukan Pengcab di seluruh tanah air. Rata-rata, kursus kepelatihan dengan standar AFC hanya digelar di tingkat Pengprov. Ketua Pengcab PSSI Enrekang, Chaerul Latanro yang dikonfirmasi siang kemarin, juga mengklaim, jika kursus kepelatihan ini merupakan satu-satunya kursus kepelatihan yang dilakukan di tingkat Pengcab PSSI di tanah air. “Kami diberi rekomendasi oleh Pengprov untuk menggelar kursus kepelatihan Lisensi D Nasional ini. Sebuah kebanggaan bagi Pengcab PSSI Enrekang,” tegas Chaerul Latanro. Dia menyampaikan, materi kepelatihan yang diberikan merupakan kurikulum baku yang mengacu pada standar AFC dan FIFA. Tujuannya, agar peserta kursus kepelatihan ini nantinya bakal menjadi pelatih klub lokal yang mengantongi lisensi Nasional. Keinginan Pengcab PSSI Enrekang menggelar kursus kepelatihan nasional didasari dari minimnya pelatih sepakbola lokal yang berlisensi di Enrekang. Chaerul menyebutkan, dari sekira 323 klub sepakbola yang ada di Enrekang, sebagian besarnya masih ditangani pelatih dengan kualitas yang belum diakui. “Saat ini, kita baru memiliki dua pelatih berlisensi D Nasional, padahal lisensi dasar itulah yang seharusnya dikantongi pelatih klub lokal,” ujarnya. Kursus kepelatihan Lisensi D Nasional telah dibuka Bupati Enrekang, Haji La Tinro La Tunrung, Sabtu 7 Januari lalu di Rujab Bupati Enrekang dan akan terus berlangsung sampai 17 Januari mendatang. Instruktur yang terlibat diantaranya pelatih berlisensi Nasional dan mantan peman sepakbola, seperti Ali Baba bersama sejumlah Asisten Pelatih PSSI dan pengurus Pengprov PSSI Sulsel. Dalam sambutan pembukaannya, Bupati Enrekang, La Tinro La Tunrung mengapresiasi kemampuan Pengcab PSSI Enrekang menggelar kursus kepelatihan berlisensi nasional tersebut. “Sebuah kebanggan dan aset bagi kami, pemerintah dan KONI lantaran kita mampu menggelar kursus kepelatihan ini. Dengan pengelolaan dan kualitas pelatih yang baik, kita berharap dapat meraih prestasi pada even-even sepakbola di masa mendatang,” tandas La Tinro. (parepos)

Wabup Kembali Waring Rekanan

ENREKANG — Kualitas proyek pembangunan di Kabupaten Enrekang di tahun 2011 lalu, diklaim lebih berkualitas dibandingkan hasil proyek pembangunan di tahun 2010 lalu. Hal ini diakibatkan pengawasan proyek yang lebih optimal.
Terkait hal ini, Wakil Bupati Enrekang Nurhasan meminta pengawasan proyek lebih dioptimalkan lagi, agar kualitas proyek pembangunan lebih bagus lagi. Nurhasan juga menegaskan, jika ada rekanan yang bermasalah dengan kinerjanya. Maka kata dia, yang bersangkutan wajib diblack list. Selain itu, pemerintah kabupaten, lanjutnya tidak boleh lagi memberikan pekerjaan bagi pihak ketiga tersebut. “Tahun ini, kita mulai akan paksa pengawas proyek lebih giat lagi bekerja. Walau biaya untuk mereka juga masih sedikit. Tapi ini kan sudah menjadi tanggung jawab mereka. Ya harus dipenuhi dong,” tambahnya. Walau demikian, Nurhasan juga tak sungkan meminta kerjasama semua pihak dalam hal ini. Terutama masyakarat. Dia ingin masyarakat meski tak langsung bisa ikut memperhatikan segala aspek pembangunan. “Kan kalau bukan sesama kita yang saling membantu siapa lagi. Makanya di sini, masyarakat dan pemerintah harus sejalan. Kalau perlu, masyarakat bisa langsung melaporkan ke pemerintah kabupaten kalau ada kejanggalan di temukan di lapangan. Ya kita pasti membuka diri,” tutupnya. (parepos)

Rehab Irigasi, Distanbun Siapkan Rp3M

ENREKANG — Untuk merehabilitasi sejumlah sejumlah irigasi. Tahun ini, Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Enrekang menyiapkan dana sebesar Rp3 miliar. Anggaran tersebut berasal dari sokongan pusat yang dialokasikan dalam DAK.
Kepala Distanbun Enrekang, Baharuddin Santiago mengatakan, keseluruhan sarana pengairan pertanian yang menjadi target tersebar di beberapa kecamatan. “Jumlahnya sekitar 30 titik. Ini memang yang menjadi prioritas kita tahun ini. Bagaimana supaya irigasi-irigasi tersebut dapat berfungi normal kembali,” terangnya, Minggu, 8 Januari. Selain merehab sarana irigasi yang rusak, tahun ini distanbun juga bakal mengalokasi DAK pertanian untuk perbaikan fasilitas lainnya. Seperti jalan tani di beberapa desa, pembangunan embung serta pengadaan alat-alat dan mesin pertanian. “Tapi prioritas kita membenahi sarana irigasi. Dari total DAK Rp5,4 miliar, Rp3 miliar diantaranya kita fungsikan untuk sektor itu,” tambahnya. Sebelumnya, seperti yang diberitakan, tahun ini jumlah DAK yang mengalir dari pusat ke Kabupaten Enrekang mencapai Rp42 miliar. Totalnya masih sama dengan DAK tahun kemarin. Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mencapai Rp42,1 miliar. Dari dana DAK sebesar. (parepos)

Kualitas Bibit Jagung Bantuan Pemerintah Rendah

ENREKANG — Petani jagung di dua kecamatan yakni Kecamatan Enrekang dan Cendana mengeluhkan bibit jagung bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang.
Mereka menilai, bantuan bibit jagung tersebut, kualitasnya jauh lebih rendah dari yang diharapkan sebelumnya. Dan jika dipaksa untuk ditanam dan dikelola, petani khawatir, bibit jagung tersebut hanya akan menambah kekhawatiran nantinya. Hal ini juga diakui Safran, seorang anggota kelompok tani Harapan Paung Bampu Kecamatan Cendana, Senin 17 Oktober. Menurutnya, kondisi tersebut diperparah dengan musim kemarau yang tengah melanda Bumi Massenrempulu, khususnya, Sulsel umumnya. “Apalagi tidak ada juga subsidi pemerintah untuk petani kecil seperti kita mendapatkan bibit jagung kualitas bagus. Jadi posisi kita sekarang setengah-setengah. Mau tanam nanti rugi, tidak ditanam apa mau didapat,” katanya saat ditemui di Desa Pinang Kecamatan Enrekang usai mengikuti seminar percobaan penanaman bibit jagung Bisi-12 yang bekerjasam dengan PT Bisi Internasional kemarin. Terkait hal ini, Kepala Kantor Penyuluhan Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan (KP4K) Enrekang, Darmawati Anto yang hadir mendampingi para kelompok tani di acara tersebut mengakuinya. Menurutnya, penurunan kualitas bibit jagung dan tida adanya subsidi pemerintah disebabkan karena anggaran yang disediakan pemerintah untuk itu memang minim. “Dana APBD untuk mendukung hal itu juga kurang,” katanya. Di acara seminar penaman bibit jagung Bisi-12 tersebut, petani maupun pemerintah (KP4K dan pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Enrekang) mengakui keunggulan bibit tersebut. Sebab, walaupun musim kemarau, karena ditanam bulan juli lalu, produktivitas yang dicapai oleh bibit itu mencapai 13,8 ton per hektare. Data ini dibuktikan pada farm field day di lokasi percontohan di kebun Safran, anggota kelompok tani Harapan Puang Bampu di Desa Pinang. Sementara, pada hasil yang dicapai petani lain dengan verietas berbeda dengan waktu tanam yang sama. Rata-rata, kata Darmawati, hanya tiga sampai empat ton perhektar jagung yang dihasilkan. “Tapi kan bibit ini tidak gratis atau disubsidi pemerintah. Kita harus beli. Tapi apa boleh buat. Memang begitulah keadaannya,” pungkas Safran. (parepos)

Ratusan Pejabat Eselon Bakal Digeser

ENREKANG — Sinyal bakal adanya mutasi besar-besaran lingkup Pemkab Enrekang diungkapkan Bupati Enrekang, Haji La Tinro La Tunrung, Senin kemarin.
Bupati dua periode itu menegaskan, bahwa pelaksanaan mutasi untuk sekira 100 PNS, mulai eselon IV, III, hingga II akan dilakukan dalam pekan ini. “Insya Allah, pekan ini akan ada mutasi di lingkup Pemkab Enrekang. Mutasi dilakukan sebagai sesuatu yang wajar dalam rangka meningkatkan kinerja,” kata-nya. Ia menyebutkan, untuk saat ini beberapa jabatan untuk eselon IV, II dan II memang masih banyak yang belum terisi alias lowong, seperti jabatan baru di Dinas Catatan Sipil serta UPTD Kebun Raya Enrekang serta jabatan lainnya di tingkat kecamatan. Terpisah, Ketua Tim Bapperjakat yang juga Sekda Enrekang, HM Amiruddin mengatakan sudah merampungkan data usulan pejabat yang akan dimutasi, sisa menunggu kesempatan bupati untuk melantiknya. “Sebenarnya sudah dijadwalkan, Kamis kemarin, namun batal dilakukan karena kesibukan bupati. Saat ini kita sisa menunggu kesempatan bupati. Rencananya besok (hari ini red) bupati akan ke Makassar. Besoknya bupati akan mengikuti kegiatan HUT Sulsel di Propinsi Sulsel. Pokoknya jika ada waktu luang bupati segera dilakukan mutasi,” beber Amiruddin. Sebelumnya, Wakil Bupati Enrekang, Nurhasan mengatakan bahwa mutasi adalah hal yang biasa dan bisa kapan saja dilakukan tergantung dari kebutuhan organisasi. Mutasi yang akan dilakukan lanjutnya, hanya untuk mengisi jabatan lowong yang ditinggal pensiun serta mengisi jabatan baru untuk eselon dua. Diantaranya Kepala Dinas Catatan Sipil yang selama ini tergabung dengan Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil dan Transmigrasi. “Ada SKPD yang baru dan memerlukan jabatan baru untuk beberapa bidang termasuk stafnya, ini yang akan segera ditentukan,” terang mantan Kepala BKD itu. (parepos)

Dinas Pendidikan Replikasi DBE

ENREKANG — Dari 213 sekolah tingkat SD di Kabupaten Enrekang hanya 25 sekolah yang menerapkan program Decentralized Basic Education (DBE) USAID.
Terkait hal ini Pemkab Enrekang melalui dinas pendidikan akan memanfaatkan sumber dana dari APBD untuk mereplikasi program ini akan bisa diterapkan di seluruh sekolah. Hal itu ni disampaikan Kadis Pendidikan Arfah Rauf, Selasa kemarin. Terkait hal ini rencananya, hari ini Rabu 19 Oktober dinas pendidikan akan melakukan pertemuan dengan perwakilan sekolah untuk membahas masalah replikasi program DBE. “Setelah dievaluasi, program DBE mampu mengembangkan kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah melalui serangkaian pendekatan inovatif yang dirancang untuk memperkuat pelatihan guru dan meningkatkan lingkungan belajar di sekolah. Dijelaskan Arfah, SDN 172 Massemba yang telah mengikuti progam DBE siswa mampu berkarya dan menampilkan hasil karya mereka sekaligus mempresentasekannya. Sekedar diketahui, Proyek USAID untuk Pendidikan Dasar yang terdesentralisasi (DBE) untuk 25 sekolah yang ada di Kabupaten Enrekang dibina selama lima tahun guna meningkatkan kualitas belajar dan mengajar di sekolah dasar melalui pengembangan pendekatan yang inovatif untuk meningkatkan pelatihan profesi dan kualitas guru. (parepos)

Stok Obat Masih Aman

ENREKANG — Ketersediaan kebutuhan obat Generik untuk Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Enrekang stoknya aman bahkan saat ini masih banyak stok obat yang menumpuk di gudang obat dinas kesehatan Enrekang.
Kepala Dinas Kesehatan Enrekang, Muhmmad Yamin mengatakan, sesuai Laporan Penggunaan dan Laporan Permintaan Obat yang diterima, kebutuhan obat generik di lapangan untuk Puskesmas dan RSUD sampai bulan Oktober ini, masih aman dan cukup. Ia menjelaskan, Pemkab Enrekang untuk tahun ini menganggarkan dana Rp1,4 miliar untuk memenuhi kebutuhan perbekalan kesehatan termasuk obat-obatan di Enrekang. “Memang ada keluhan dari masyarakat tentang ketersedian obat serta mahalnya obat. Namun hal itu terjadi karena kesepakatan pasien dengan petugas kesehatan terkait permintaan obat non generik. Permintaan obat non generik harus sepersetujuan pasien dan dokter. Inilah yang biasa dianggap mahal bahkan stoknya minim,” jelasnya. Distribusi obat dari gudang, kata dia kebanyakan jenis obat berlabel generik, antibiotic dan multivitamin. Disinggung mengenai mekanisme pendistribusian obat generik tersebut, ia mengatakan pendistribusian berdasarkan Laporan Penggunaan dan Laporan Permintaan Obat (LPLPO). “Mekanisme melalui pengajuan LPLPO, tanpa itu tidak akan dilayani. Jadi apabila stok obat di Puskesmas sudah habis baru mengajukan LPLPO, maka permintaan yang mereka ajukan segera kita penuhi,” pungkasnya. (parepos)

Pejabat Dilarang ke Luar Daerah

ENREKANG — Jelang pelaksanaan mutasi besar-besaran di Kabupaten Enrekang, Sekda Enrekang, HM Amiruddin mengingatkan agar seluruh pejabat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar kota kecuali untuk urusan mendesak.
“Sebaiknya jika tidak ada keperluan yang mendesak, pejabat eselon IV, III dan II jangan dulu ke luar kota. Sebab, dalam waktu dekat ini akan segera dilakukan mutasi. Mutasi sisa menunggu waktu luang dari bupati,” jelas Amiruddin. Menurutnya, mutasi pejabat akan dilakukan di beberapa jabatan lowong terutama jabatan kepala seksi di tingkat kecamatan dan kelurahan yang banyak lowong, termasuk jabatan lowong untuk posisi kepala dinas catatan sipil. Sebelumnya, Bupati Enrekang, Haji La Tinro La Tunrung mengatakan, pelaksanaan mutasi akan dilakukan untuk sekira 100 PNS eselon IV, III dan II dalam pekan ini. “Insya Allah, pekan ini akan dilakukan mutasi besar-besaran untuk lingkup Pemkab Enrekang. Mutasi dilakukan sebagai sesuatu yang wajar dalam rangka meningkatkan kinerja,” katanya. (parepos)

Kejari Bidik Program Bantuan Sapi Maiwa

ENREKANG — Kejaksaan Negeri Enrekang sementara melakukan penyelidikan terkait jumlah bantuan sapi yang dilaporkan warga mengalami pengurangan. Dari 80 ekor sapi bantuan yang seharusnya disalurkan, hanya sekira 20 ekor sapi yang dibagikan kepada warga.
Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang, Joely Soelistanto, mengaku akan melakukan penyelidikan terhadap kasus itu setelah menerima laporan warga yang menyebut, bahwa dari 80 ekor sapi bantuan Pemprov Sulsel yang disalurkan instansi terkait, ternyata hanya 60 ekor sapi yang disalurkan kepada warga. “60 ekor sapi yang akan kita selidiki. Jika dikalkulasi, jumlahnya lumayan loh. 60 ekor dikali harga persapi kan besar juga. Ini yang mau kita usut,” tandasnya. Dijelaskannya, awal mula adanya bantuan tersebut berasal dari pemotongan sebanyak 80 ekor sapi di Maiwa karena terkena penyakit ngorok sapi. “Jadi bantuan tersebut sifatnya ganti rugi,” katanya. Sebelumnya, Disnakin Enrekang mengakui jika di Kecamatan Maiwa memang rawan terkena penyakit ngorok sapi (Septicaemea Epizootica). “Walau efeknya tidak berbahaya bagi manusia, namun tingkat kematian sapi yang menderita penyakit ini cukup tinggi,” terang Anwar Madani, Kabid Peternakan Disnakin Enrekang. beberapa hari lalu. Dan untuk mencegah penyakit ngorok sapi meluas, dari pengakuannya, kini Disnakin Enrekang telah turun langsung ke lapangan menvaksin sapi para peternak. Dengan stok vaksin sebanyak 15 ribu dosis untuk 15 ribu sapi. Selain itu, Disnakin juga gencar mengambil darah sapi yang selanjutnya akan diteliti di laboratorium Balai Besar Veteriner (Laboratorium Khusus Hewan) di Kabupaten Maros. “Hasil uji dari situ selanjutnya akan direkomendasikan ke Enrekang. Apa-apa yang harus kita lakukan,” terangnya. (parepos)

Ulang Tahun, La Tinro Kebanjiran SMS

Ulang Tahun, La Tinro Kebanjiran SMS

Selasa, 18 Oktober kemarin, merupakan hari istimewa bagi Bupati Enrekang, Haji La Tinro La Tunrung. Bupati yang sudah dua periode menakhodai daerah berjuluk Bumi Massenrempulu itu berulang tahun yang ke-55.
Pria kelahiran, Makassar 18 Oktober 1956 silam itupun kebanjiran pesan singkat atau SMS berisi ucapan selamat dari mitra kerja, staf serta masyarakat umum. Ia mengaku menerima ratusan pesan singkat berisi ucapan selamat ulang tahun. Bukan itu saja, ia juga menerima bingkisan kue tar dari mitra kerja Pemkab Enrekang. La Tinro yang dikonfirmasi mengucapkan rasa syukurnya kepada Allah SWT serta mengucapkan terima kasih kepada keluarga, teman, pejabat serta masyarakat yang mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. "Terima kasih kepada seluruh rekan yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya," tuturnya. Bupati yang berlatar belakang pengusaha ini sudah 8 tahun memimpin Enrekang. Di sisa masa jabatannya, ia mengaku akan tetap berusaha untuk meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Enrekang. Terutama dalam mengurangi angka kemiskinan. "Saat ini, angka kemiskinan di Kabupaten Enrekang menurun 31 persen, saya berupaya agar angka kemiskinan bisa turun hingga 70 persen," janjinya. Selain itu, di tahun kedelapan memimpin Kabupaten Enrekang, dan di usia yang memasuki 55 tahun, semangat Ketua DPD II Partai Golkar itu masih tinggi. Salah satu prestasi yang diraih selama memimpin Enrekang adalah, hampir seluruh desa hingga dusun di Kabupaten Enrekang telah dilengkapi infrastuktur jalan hotmix dan aspal. Bukan itu saja, dari lima ribuan Kepala Keluarga (KK) yang tidak bisa menikmati fasilitas listrik, saat ini hanya tersisa sekira tujuh ratusan Kepala Keluarga yang betul-betul belum menikmati aliran listrik. (Parepos)

Jumlah Pemilih Enrekang Bertambah 50.440 Jiwa

ENREKANG — Komisi Pemilihan Uumum (KPU) Enrekang, melansir jumlah pemilih di Kabupaten Enrekang pada Pikada 2013 mendatang akan bertambah menjadi 50.440 Jiwa. Atau dari 133.770 jiwa menjadi 184.210 jiwa. 

Ketua KPUD Enrekang, Usman Abdullah mengatakan, peningkatan tersebut seiring dengan jumlah penduduk Enrekang yang juga kian meningkat. Wilayah Duri Kompleks disebutkan memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dengan wilayah Kecamatan Enrekang dan Maiwa. Wilayah duri kompleks yang dimaksud meliputi Kecamatan Alla, Baraka, Curio, Anggeraja serta Kecamatan Baroko. Divisi Sosialisasi KPUD Enrekang, Rahmawati Karim menambahkan, peningkatan jumlah tersebut otomatis mempengaruhi TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang akan dipakai. “Tahun lalu pada pemilu legislatif, kita pakai 475 TPS. Dengan maksimal 500 orang per TPS. Tapi untuk pilkada nanti paling banyak 600 orang per TPS. Jadi kemungkinan jumlah TPS nanti yang akan dipakai juga akan bertambah,” katanya. Pelaksanaan pilkada di daerah itu telah ditetapkan akan dihelat 29 Agustus. Hal itu sesuai kesepakatan yang dilakukan 3 KPU, Sidrap, Enrekang dan Parepare yang sepakat menggelar Pilkada secara serentak. Selain persoalan aturan, tenggat waktu yang ditetapkan tersebut juga diputuskan atas pertimbangan bulan Ramadan 2013 nanti. “18 Agustus 2013 kan tepat hari raya idul fitri. Jadi sudah tepat kalau pelaksanaan pilkada setelah itu. 14 hari kampanye serta tiga hari masa tenang diakomodir setelah masa puasa dan lebaran di tahun itu,” pungkas Usman. (parepos)

Penyakit Stroke Dominan di Enrekang

ENREKANG — Data yang dilansir Dinas kesehatan Enrekang berdasarkan laporan dari puskesmas serta RSU Massenrempulu menyebutkan, penyakit dengan kategori tidak menular yakni stroke menempati peringkat pertama yang banyak menyerang warga di Kabupaten Enrekang. 

Sementara untuk penyakit yang menular diare serta infeksi saluran penrnafasan atas (ISPA) yang menempati urutan pertama. Hal itu disampaikan Kadis Kesehatan Enrekang, Muhammad Yamin, Selasa kemarin. Dijelaskannya untuk saat ini penyakit non menular yakni Stroke paling banyak menyerang warga Enrekang. “Tiga besar penyakit kategori non menular yang menyerang warga di Enrekang adalah stroke, hipertensi serta kencing manis. Untuk yang menular diare serta beberapa penyakit akibat ISPA,” jelasnya. Salah satu penyebab penyakit ini adalah akibat konsumsi makanan yang berlebihan dan tidak sehat sehingga mengakibatkan berkurangnya suplai oksigen atau darah ke otak. “Mungkin karena beberapa bulan terakhir ini ini banyak warga yang menggelar acara syukuran serta pesta pengantin maka banyak warga yang mengkonsumsi makan tinggi lemak. Makanya banyak warga yang terserang penyakit stroke. Belum lagi adanya pola pikir sebagaian warga yang merasa rugi jika tidak mengkonsumsi makanan secara berlebihan karena telah memberika amplop pada yang punya hajatan,” jelas M Yamin. Ditambahkan M Yamin, untuk kebutuhan obat di Kabupaten Enrekang saat ini masih dalam kategori aman. “Untuk ketersedian obat masih dalam kondisi aman. Bahkan saat ini gudang stok obat masih penuh dan bisa bertahan hingga beberapa bulan kedepan,” jelasnya. (mur/din)

JCH Tertua 91 Tahun, Termuda 18 Tahun

ENREKANG — Rencananya, 189 jamaah calon haji (JCH) asal Kabupaten Enrekang, Kamis, 13 Oktober besok akan dilepas secara simbolis oleh Bupati Enrekang, Haji La Tinro La Tunrung menuju asrama haji Sudiang untuk kemudian diberangkatkan 14 Oktober ke tanah suci. 

Menurut Kasi Haji, Muh Tasier, Selasa kemarin, dari 189 Calon Jamaah Haji Enrekang yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter)16, usia tertuanya adalah 91 tahun atas nama Samsuddin Dassi dari Baraka. Sementara jamaah termuda atas nama Andi Nur Fitriani Budiamin dengan umur 18 tahun. Ia mengungkapkan, seluruh calon jamaah haji sudah melakukan pemeriksaan tes kesehatan serta telah melengkapi syarat-syarat administrasi sehingga dianggap layak untuk berangkat. Rencananya, 31 Oktober mendatang, 10 jamaah calon haji Enrekang yang tergabung dalam kloter 44 bersama CJH Sidrap, Bulukumba dan Gorontalo juga akan diberangkatkan menyusul. “Calon Jamaah Haji Enrekang tergabung dalam dua kloter. Yang pertama kloter 16 berangkat 14 Oktober dan yang ke dua masuk dalam kloter 44 yang berjumlah 10 orang. Jadi total CJH Enrekang ada 199 orang. Dari 199 calon jamaah haji Enrekang, dua diantaranya adalah petugas kesehatan serta ketua rombangan,” jelas-nya. (Parepos)

324 Klub Sepakbola Wajib Ikut Kompetisi

ENREKANG — Untuk menginventarisir klub sepakbola serta para pemain sepakbola yang ada di Kabupaten Enrekang, Pengurus Cabang (Pengcab) PSSI Enrekang berencana menggelar kompetisi antarklub.

Saking seriusnya, Pengcab mewarning setiap klub sepakbola yang tidak ambil bagian di kegiatan yang direncanakan bergulir selama 4 bulan, secara otomatis tidak akan terdata di PSSI Enrekang. Ketua Pengcab PSSI Enrekang Chairul Latanro, Senin kemarin, menegaskan, kompetisi akan dimulai dari tingkat kecamatan. 5 besar klub di setiap kecamatan, selanjutnya mewakili daerahnya untuk berlaga di tingkat Kabupaten. “Klub yang tidak ikut kompetisi yang akan mulai digelar bulan ini, secara otomatis tidak akan terdaftar di Pengcab PSSI Enrekang,” ancamnya. Peraturan lain, kata Kepala DPKAD itu, sementara digodok dan salah satunya mewajibkan seluruh tim sepakbola untuk menggunakan pemain lokal. Pengunaan pemain lokal diberlakukan untuk persiapaan Gasma Enrekang yang akan berlaga di ajang Divisi I. Bukan itu saja, kompetisi antarklub juga akan dijadikan wadah pembinaan, dimana akan ada pembagian klub. 

Klub yang lolos di tingkat kecamatan statusnya akan dinaikkan dan bermain di level yang lebih tinggi, sementara yang tidak lolos, akan bermain di level rendah. Pola ini mencontoh pola pembinaan sepakbola nasional yakni ada level Divisi I,II, Utama dan Profesional. “Nantinya akan ada sistem degradasi, pemain yang ingin pendah klub juga wajib melaporkannya ke Pengcab PSSI, tidak sembarang ambil pemain, semua regulasi diatur,” bebernya. Untuk menghindari adanya konflik kepentingan politik di kegiatan ini, 

Chairul secara tegas melarang setiap klub untuk menggunakan atribut figur calon kepala daerah serta tidak dibenarkan menggunakan bendera serta spanduk yang bernuansa politik. “Spanduk yang boleh terpasang hanya boleh dari panitia atau sepengetahuan panitia. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya gesekan terkait sosialisasi para tokoh yang akan maju di pilkada Enrekang 2013 mendatang,” pungkasnya. (mur/din)