Kualitas Bibit Jagung Bantuan Pemerintah Rendah

ENREKANG — Petani jagung di dua kecamatan yakni Kecamatan Enrekang dan Cendana mengeluhkan bibit jagung bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang.
Mereka menilai, bantuan bibit jagung tersebut, kualitasnya jauh lebih rendah dari yang diharapkan sebelumnya. Dan jika dipaksa untuk ditanam dan dikelola, petani khawatir, bibit jagung tersebut hanya akan menambah kekhawatiran nantinya. Hal ini juga diakui Safran, seorang anggota kelompok tani Harapan Paung Bampu Kecamatan Cendana, Senin 17 Oktober. Menurutnya, kondisi tersebut diperparah dengan musim kemarau yang tengah melanda Bumi Massenrempulu, khususnya, Sulsel umumnya. “Apalagi tidak ada juga subsidi pemerintah untuk petani kecil seperti kita mendapatkan bibit jagung kualitas bagus. Jadi posisi kita sekarang setengah-setengah. Mau tanam nanti rugi, tidak ditanam apa mau didapat,” katanya saat ditemui di Desa Pinang Kecamatan Enrekang usai mengikuti seminar percobaan penanaman bibit jagung Bisi-12 yang bekerjasam dengan PT Bisi Internasional kemarin. Terkait hal ini, Kepala Kantor Penyuluhan Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan (KP4K) Enrekang, Darmawati Anto yang hadir mendampingi para kelompok tani di acara tersebut mengakuinya. Menurutnya, penurunan kualitas bibit jagung dan tida adanya subsidi pemerintah disebabkan karena anggaran yang disediakan pemerintah untuk itu memang minim. “Dana APBD untuk mendukung hal itu juga kurang,” katanya. Di acara seminar penaman bibit jagung Bisi-12 tersebut, petani maupun pemerintah (KP4K dan pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Enrekang) mengakui keunggulan bibit tersebut. Sebab, walaupun musim kemarau, karena ditanam bulan juli lalu, produktivitas yang dicapai oleh bibit itu mencapai 13,8 ton per hektare. Data ini dibuktikan pada farm field day di lokasi percontohan di kebun Safran, anggota kelompok tani Harapan Puang Bampu di Desa Pinang. Sementara, pada hasil yang dicapai petani lain dengan verietas berbeda dengan waktu tanam yang sama. Rata-rata, kata Darmawati, hanya tiga sampai empat ton perhektar jagung yang dihasilkan. “Tapi kan bibit ini tidak gratis atau disubsidi pemerintah. Kita harus beli. Tapi apa boleh buat. Memang begitulah keadaannya,” pungkas Safran. (parepos)

Ratusan Pejabat Eselon Bakal Digeser

ENREKANG — Sinyal bakal adanya mutasi besar-besaran lingkup Pemkab Enrekang diungkapkan Bupati Enrekang, Haji La Tinro La Tunrung, Senin kemarin.
Bupati dua periode itu menegaskan, bahwa pelaksanaan mutasi untuk sekira 100 PNS, mulai eselon IV, III, hingga II akan dilakukan dalam pekan ini. “Insya Allah, pekan ini akan ada mutasi di lingkup Pemkab Enrekang. Mutasi dilakukan sebagai sesuatu yang wajar dalam rangka meningkatkan kinerja,” kata-nya. Ia menyebutkan, untuk saat ini beberapa jabatan untuk eselon IV, II dan II memang masih banyak yang belum terisi alias lowong, seperti jabatan baru di Dinas Catatan Sipil serta UPTD Kebun Raya Enrekang serta jabatan lainnya di tingkat kecamatan. Terpisah, Ketua Tim Bapperjakat yang juga Sekda Enrekang, HM Amiruddin mengatakan sudah merampungkan data usulan pejabat yang akan dimutasi, sisa menunggu kesempatan bupati untuk melantiknya. “Sebenarnya sudah dijadwalkan, Kamis kemarin, namun batal dilakukan karena kesibukan bupati. Saat ini kita sisa menunggu kesempatan bupati. Rencananya besok (hari ini red) bupati akan ke Makassar. Besoknya bupati akan mengikuti kegiatan HUT Sulsel di Propinsi Sulsel. Pokoknya jika ada waktu luang bupati segera dilakukan mutasi,” beber Amiruddin. Sebelumnya, Wakil Bupati Enrekang, Nurhasan mengatakan bahwa mutasi adalah hal yang biasa dan bisa kapan saja dilakukan tergantung dari kebutuhan organisasi. Mutasi yang akan dilakukan lanjutnya, hanya untuk mengisi jabatan lowong yang ditinggal pensiun serta mengisi jabatan baru untuk eselon dua. Diantaranya Kepala Dinas Catatan Sipil yang selama ini tergabung dengan Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil dan Transmigrasi. “Ada SKPD yang baru dan memerlukan jabatan baru untuk beberapa bidang termasuk stafnya, ini yang akan segera ditentukan,” terang mantan Kepala BKD itu. (parepos)

Dinas Pendidikan Replikasi DBE

ENREKANG — Dari 213 sekolah tingkat SD di Kabupaten Enrekang hanya 25 sekolah yang menerapkan program Decentralized Basic Education (DBE) USAID.
Terkait hal ini Pemkab Enrekang melalui dinas pendidikan akan memanfaatkan sumber dana dari APBD untuk mereplikasi program ini akan bisa diterapkan di seluruh sekolah. Hal itu ni disampaikan Kadis Pendidikan Arfah Rauf, Selasa kemarin. Terkait hal ini rencananya, hari ini Rabu 19 Oktober dinas pendidikan akan melakukan pertemuan dengan perwakilan sekolah untuk membahas masalah replikasi program DBE. “Setelah dievaluasi, program DBE mampu mengembangkan kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah melalui serangkaian pendekatan inovatif yang dirancang untuk memperkuat pelatihan guru dan meningkatkan lingkungan belajar di sekolah. Dijelaskan Arfah, SDN 172 Massemba yang telah mengikuti progam DBE siswa mampu berkarya dan menampilkan hasil karya mereka sekaligus mempresentasekannya. Sekedar diketahui, Proyek USAID untuk Pendidikan Dasar yang terdesentralisasi (DBE) untuk 25 sekolah yang ada di Kabupaten Enrekang dibina selama lima tahun guna meningkatkan kualitas belajar dan mengajar di sekolah dasar melalui pengembangan pendekatan yang inovatif untuk meningkatkan pelatihan profesi dan kualitas guru. (parepos)

Stok Obat Masih Aman

ENREKANG — Ketersediaan kebutuhan obat Generik untuk Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Enrekang stoknya aman bahkan saat ini masih banyak stok obat yang menumpuk di gudang obat dinas kesehatan Enrekang.
Kepala Dinas Kesehatan Enrekang, Muhmmad Yamin mengatakan, sesuai Laporan Penggunaan dan Laporan Permintaan Obat yang diterima, kebutuhan obat generik di lapangan untuk Puskesmas dan RSUD sampai bulan Oktober ini, masih aman dan cukup. Ia menjelaskan, Pemkab Enrekang untuk tahun ini menganggarkan dana Rp1,4 miliar untuk memenuhi kebutuhan perbekalan kesehatan termasuk obat-obatan di Enrekang. “Memang ada keluhan dari masyarakat tentang ketersedian obat serta mahalnya obat. Namun hal itu terjadi karena kesepakatan pasien dengan petugas kesehatan terkait permintaan obat non generik. Permintaan obat non generik harus sepersetujuan pasien dan dokter. Inilah yang biasa dianggap mahal bahkan stoknya minim,” jelasnya. Distribusi obat dari gudang, kata dia kebanyakan jenis obat berlabel generik, antibiotic dan multivitamin. Disinggung mengenai mekanisme pendistribusian obat generik tersebut, ia mengatakan pendistribusian berdasarkan Laporan Penggunaan dan Laporan Permintaan Obat (LPLPO). “Mekanisme melalui pengajuan LPLPO, tanpa itu tidak akan dilayani. Jadi apabila stok obat di Puskesmas sudah habis baru mengajukan LPLPO, maka permintaan yang mereka ajukan segera kita penuhi,” pungkasnya. (parepos)

Pejabat Dilarang ke Luar Daerah

ENREKANG — Jelang pelaksanaan mutasi besar-besaran di Kabupaten Enrekang, Sekda Enrekang, HM Amiruddin mengingatkan agar seluruh pejabat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar kota kecuali untuk urusan mendesak.
“Sebaiknya jika tidak ada keperluan yang mendesak, pejabat eselon IV, III dan II jangan dulu ke luar kota. Sebab, dalam waktu dekat ini akan segera dilakukan mutasi. Mutasi sisa menunggu waktu luang dari bupati,” jelas Amiruddin. Menurutnya, mutasi pejabat akan dilakukan di beberapa jabatan lowong terutama jabatan kepala seksi di tingkat kecamatan dan kelurahan yang banyak lowong, termasuk jabatan lowong untuk posisi kepala dinas catatan sipil. Sebelumnya, Bupati Enrekang, Haji La Tinro La Tunrung mengatakan, pelaksanaan mutasi akan dilakukan untuk sekira 100 PNS eselon IV, III dan II dalam pekan ini. “Insya Allah, pekan ini akan dilakukan mutasi besar-besaran untuk lingkup Pemkab Enrekang. Mutasi dilakukan sebagai sesuatu yang wajar dalam rangka meningkatkan kinerja,” katanya. (parepos)