ENREKANG — Ini merupakan warning kepada para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Enrekang.
Bupati Enrekang, Haji La Tinro La Tunrung berjanji akan memotong biaya Operasional Pemerintahan (BOP) SKPD yang dianggap lambat dalam menyelesaikan tugas serta menangani masalah yang ada dalam lingkup SKPD tersebut. Hal itu ditegaskan La Tinro saat membuka pertemuan dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Senin kemarin di ruang pola. “Akan ada sanksi finansial, yakni pemotongan Biaya Operasional Pemerintahan bagi SKPD yang terbukti malas,” jelasnya. Keputusan tegas ditempuh atas pertimbangan komparasi produksi kinerja dengan biaya yang dikeluarkan selama ini belum setara. Ditambahkannya, hasil penilaiannya sebagai kepala daerah masih banyak SKPD yang kerjanya cuma menghambur-hamburkan uang tanpa hasil yang pasti. “Ini sudah diputuskan. Pokoknya selama masih malas BOP-nya nanti akan dipotong. Apalagi kalau laporan triwulannya juga terlambat masuk. Ya paling tidak BOP-nya akan dipotong sampai lima puluh persen. Bahkan bisa lebih lagi,” tegas Bupati dua periode itu. Asisten I, Kasmin aKarumpa yang ditemui usai acara pertemuan menjelaskan, apa yang dimaksud bupati itu bukan pemotongan. “Ya hanya sekedar ganjaran. Selebihnya (BOP) nanti pasti akan dikasih. Tapi waktunya mungkin saat akhir-akhir ajaran,” jelasnya. Meski begitu, Kasmin mengakui jika keputusan itu tetap akan dilaksanakan. “Pemkab kan punya instruksi lewat surat edaran ke setiap SKPD. Nah sejauh ini pelaksanaan instruksi tersebut belum maksimal. Itu lah yang dimaksud bupati. Bahwa jika ada SKPD yang tidak patuh. Maka BOP-nya akan dipotong. Dan jika terus menerus malas, bisa-bisa saat triwulan ke-empat SKPD bersangkutan tidak akan diberi BOP lagi,” pungkasnya. (parepos)
Bupati Enrekang, Haji La Tinro La Tunrung berjanji akan memotong biaya Operasional Pemerintahan (BOP) SKPD yang dianggap lambat dalam menyelesaikan tugas serta menangani masalah yang ada dalam lingkup SKPD tersebut. Hal itu ditegaskan La Tinro saat membuka pertemuan dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Senin kemarin di ruang pola. “Akan ada sanksi finansial, yakni pemotongan Biaya Operasional Pemerintahan bagi SKPD yang terbukti malas,” jelasnya. Keputusan tegas ditempuh atas pertimbangan komparasi produksi kinerja dengan biaya yang dikeluarkan selama ini belum setara. Ditambahkannya, hasil penilaiannya sebagai kepala daerah masih banyak SKPD yang kerjanya cuma menghambur-hamburkan uang tanpa hasil yang pasti. “Ini sudah diputuskan. Pokoknya selama masih malas BOP-nya nanti akan dipotong. Apalagi kalau laporan triwulannya juga terlambat masuk. Ya paling tidak BOP-nya akan dipotong sampai lima puluh persen. Bahkan bisa lebih lagi,” tegas Bupati dua periode itu. Asisten I, Kasmin aKarumpa yang ditemui usai acara pertemuan menjelaskan, apa yang dimaksud bupati itu bukan pemotongan. “Ya hanya sekedar ganjaran. Selebihnya (BOP) nanti pasti akan dikasih. Tapi waktunya mungkin saat akhir-akhir ajaran,” jelasnya. Meski begitu, Kasmin mengakui jika keputusan itu tetap akan dilaksanakan. “Pemkab kan punya instruksi lewat surat edaran ke setiap SKPD. Nah sejauh ini pelaksanaan instruksi tersebut belum maksimal. Itu lah yang dimaksud bupati. Bahwa jika ada SKPD yang tidak patuh. Maka BOP-nya akan dipotong. Dan jika terus menerus malas, bisa-bisa saat triwulan ke-empat SKPD bersangkutan tidak akan diberi BOP lagi,” pungkasnya. (parepos)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar