220 Guru akan Disekolahkan

ENREKANG -- Tenaga pendidik atau guru di Kabupaten Enrekang diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Sebanyak 220 guru untuk disekolahkan baik untuk strata satu (S1) maupun program magister.

Kepala Dinas Pendidikan Enrekang, M Arfah Rauf, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010. Jumlah guru yang belum berijazah sarjana atau S1 akan disekolahkan mulai tahun depan mencapai 200 orang.

"Saya lupa persis total anggarannya. Yang jelas, kuotanya 200 orang untuk pendidikan S1," ungkapnya. Selain S1, Pemkab juga menyiapkan anggaran dalam APBD 2010 untuk guru yang akan mengikuti program magister atau S2. Kuota jenjang S2 tersebut mencapai 20 orang.

Arfah menjelaskan, kebijakan itu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Enrekang. Pasalnya, kata dia, masih banyak guru yang belum sarjana, sehingga harus disarjanakan secara bertahap.

Sesuai aturan pemerintah, seluruh guru harus berijazah minimal Diploma IV (D4). "Kita sudah berupaya untuk mencapai itu dengan cara bertahap," jelasnya. Arfah juga berharap kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar dapat memberi izin bagi guru yang akan mengikuti pendidikan itu.

"Karena aturannya izin belajar itu baru bisa dikeluarkan jika yang bersangkutan sudah bertugas minimal dua tahun. Makanya, kita berharap apakah tidak ada prioritas khusus bagi guru," kata Arfah. (fajar)

ABPD Disahkan, Bupati Serukan Berhemat

ENREKANG -- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010 disahkan DPRD Enrekang pada rapat paripurna pandangan akhir fraksi, Rabu, 23 Desember. Usai pengesahan tersebut, Bupati Enrekang, La Tinro La Tinrung, langsung menyerukan kepada seluruh Satu Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menghemat anggaran.

Berdasarkan hasil akhir setelah melalui pembahasan antara DPRD dan tim anggaran eksekutif, jumlah APBD Enrekang 2010 sebesar Rp 441 miliar. Rinciannya, belanja tidak langsung sebesar Rp 223 miliar dan belanja langsung sebesar Rp 218 miliar.

Dalam paripurna tersebut, enam fraksi di DPRD menyetujui Ranperda APBD 2010 untuk ditetapkan menjadi Perda APBD 2010. Enam fraksi tersebut adalah Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Fraksi Partai Persatuan Daerah (FPPD), Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura), Fraksi Persatuan Bintang Demokrasi (FPBD), serta Fraksi Peduli Umat (FPU).

Pengadaan Laptop Rawan Penyimpangan

ENREKANG -- Wakil Ketua Fraksi Persatuan Bintang Demokrasi (FPBD) DPRD Enrekang, Saenal, mengatakan bahwa rencana pengadaan 30 unit komputer jinjing atau laptop sebaiknya dibatalkan. Pasalnya, kata dia, pengadaan fasilitas seperti itu sudah dilakukan DPRD di beberapa daerah dan ternyata rawan penyimpangan.

Saenal memaparkan, ada tiga indikasi rawan penyimpangan dalam pengadaan laptop tersebut. Pertama, rawan terjadi mark-up (penggelembungan) anggaran. Kedua, penyimpangan dalam pemanfaatan karena fasilitas negara itu bakal lebih banyak digunakan anak atau keluarga anggota dewan, Ketiga, dikhawatirkan laptop tersebut tidak dikembalikan saat periode anggota dewan berakhir.

"Sudah banyak contoh di daerah lain yang bisa dijadikan pelajaran yang berakhir dengan proses hukum. Pengadaan laptop untuk para anggota dewan lebih banyak masalahnya dibanding manfaatnya," tegas Saenal, Selasa, 22 Desember.

Legislator Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) itu mengatakan, kinerja anggota dewan bukan ditentukan fasilitas yang lengkap seperti laptop. Untuk itu, kata dia, sebaiknya rencana pengadaan laptop tersebut ditunda dulu untuk tahun ini mengingat kondisi anggaran yang tidak memungkinkan.

"Secara pribadi saya sudah berkali-kali menegaskan untuk menolak rencana pengadaan laptop tersebut, karena selain belum pantas, kondisi anggaran kita juga belum memungkinkan," tuturnya.

Seharusnya, kata Senal, DPRD memberi contoh dengan menunjukkan sikap prihatin kepada masyarakat atas minimnya anggaran APBD 2010. Bukan justru mempertontonkan fasilitas serba mewah. (fajar)

Pelamar Luar Enrekang Wajib Teken Pernyataan

ENREKANG -- Panitia penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Enrekang mengeluarkan kebijakan terhadap pelamar khusus dari luar Kabupaten Enrekang. Mereka wajib meneken surat pernyataan tidak akan pindah sampai minimal sudah mengabdi lima tahun.

Ketua Panitia Penerimaan CPNS, M Amiruddin, menegaskan, surat pernyataan tersebut ditandatangani sebelum pelamar yang lulus menerima Surat Keputusan (SK) PNS. Hal itu dilakukan melihat fenomena dari tahun ke tahun pelamar CPNS didominasi dari luar Enrekang.

"Setiap tahun mayoritas pelamar dari luar daerah itulah yang lulus di Enrekang," kata Amiruddin, Minggu, 13 Desember. Untuk itu, untuk menghindari banyaknya CPNS yang mengusulkan pindah setelah menerima SK sebagai PNS, maka Pemkab Enrekang mengeluarkan kebijakan baru yang akan mengingat para abdi negara tersebut.

"Jadi CPNS yang lulus tahun ini harus menandatanagni surat perjanjian bahwa tidak akan pindah sebelum mengabdi minimal lima tahun," tegas Sekretaris Kabupaten Enrekang itu. Bupati Enrekang, La Tinro La Tunrung, menilai bahwa rencana untuk penandatanganan surat perjanjian itu dinilai efektif untuk mengikat para CPNS yang dinyatakan lulus.

Dia menegaskan, setiap PNS harus mengabdi minimal lima tahun sebelum meminta pindah ke daerah lain. "Tetapi kalau bisa selamanya tidak pindah-pindah," harap La Tinro. Pada penerimaan CPNS di Pemkab Enrekang tahun ini, 3.109 pendaftar. Pada saat ujian dua hari lalu, 316 di antaranya tidak hadir. Para pelamar tersebut memperebutkan 391 kuota yang tersedia. (kas)

Pasien RS Maspul Membeludak

ENREKANG -- Pasien Rumah sakit (RS) Massenrempulu atau Maspul Enrekang dalam satu pekan terakhir, membeludak. Para pasien tersebut, kebanyakan rujukan puskesmas dari berbagai kecamatan di Kabupaten Enrekang.

Akibat meningkatnya jumlah pasien, pengelola rumah sakit terpaksa memanfaatkan bangsal anak sebagai ruang perawatan orang dewasa.
Dirut RS Massenrempulu, Muh Yamin, Kamis, 19 November membenarkan, meningkatnya pasien satu pekan terakhir.

Namun, Muh Yamin menegaskan bahwa peningkatan pasien itu bukan disebabkan adanya penyakit khusus yang mewabah di Enrekang. "Mungkin kebetulan saja banyak warga kita yang sakit," jelas Yamin.
Ia menambahkan, salah satu faktor utama meningkatnya pasien di rumah sakit saat ini, yakni adanya fasilitas ambulance grtais yang disiapkan di seluruh Kecamatan.

Sehingga lanjutnya, setiap ada warga yang mengalami gangguan kesehatan, langsung diantar ke rumah sakit tanpa melalui pemeriksaan di Puskesmas.

"Bisa dilihat setiap hari ambulance dari kecamatan lalu lalang mengantar pasien ke rumah sakit. Kalau sebelum ada ambulance di kecamatan, warga yang hanya sakit flu atau demam, mereka malas ke rumah sakit karena alasan jauh dan tidak ada kendaraan," katanya.

Kafasitas RS Massenrempulu saat ini sekitar 179 tempat tidur dan ruang perawatan, rata-rata dalam satu hari jumlah pasien yang ditangani 120 orang.
"Kebanyakan pasien hanya dirawat satu hari, setelah itu sudah diperbolehkan pulang setelah kondisinya sudah membaik, jadi tidak ada kata kewalahan bagi kami untuk melayani pasien," ungkapnya.

Dalam rangka peringatan hari kesehatan, kata Yamin, pengelola rumah sakit juga telah melakukan operasi katarak gratis bagi 27 pasien. "Kegiatan ini dimulai sejak 18-19 Nopember, jumlah pasien yang berhasil kita operasi 27 orang,� ujarnya. (kas)